Ini Pertimbangan BI Tentang Kredit Macet Dari Kacamata Makroprudensial

Jumat, 11 Maret 2016 12:55

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Tingginya angka kredit macet yang terjadi diperbankan di Riau tentunya harus mendapat perhatian khusus bagi Bank Indonesia (BI).

Kepala BI Kantor Perwakilan Riau Ismet Inono melihat hal itu dari kacamata makroprudensial atau menjaga stabilitas sistem keuangan perbankan. Dia melihat bahwa kebijakan itu dilihat dari sisi indutrial. Kredit macet yang tinggi di Riau memang didominasi disektor indutri, seperti dunia usaha dan kontruksi.

“Dalam aturan mainnya itu, pokoknya kredit macet itu jangan sampai menyentuh angka 5 persen. Kalau sudah 5 persen ke atas, itu sudah lampu merah. Kami melihat memang arah kredit macet di Riau cenderung naik, bahkan tahun lalu sudah menyentuh angka 4 persen,” katanya.

Hal itu, menurut Ismet terjadi karena imbas pelemahan ekonomi sehingga memberi pengaruh terhadap kinerja perbankan. Masyarakat kecenderungan memilih untuk stagnan dalam upaya melakukan pengembangan usahanya. Dalam catatan BI kredit macet yang terjadi, hampir semunya karena dunia usaha tidak berkembang.

Baca: Dikeluhkan Soal Kode Iuran, BPJS Ketenagakerjaan: Ini Hanya Mis Komunikasi

“Ini efeknya daya beli masyarakat yang masih rendah. Ini harus kita maklumi memang. Salah satu caranya, kita harus dorong perbaikan ekonomi. Supaya masyarakat bisa melakukan aktifitas keuangan. Dan perputaran uang berjalan baik. Orang jadi punya kemampuan untuk beli barang, dan melunasi kredit,” katanya.

Kebijakan intervensi, BI sangat tidak senang dengan tingginya angka kredit macet sebab membuat kredibilitas BI turun. Sementara intervensi itu hanya sebatas bisa memberikan dorongan dalam kegiatan ekonomi. Sementara melakukan intervensi langsung kepada perbankan bersangkutan, tidak mungkin dilakukan.

“Dalam aturannya, yang punya jalur itu Otoritas Jasa Keuangan, terhadap individu bank. Lapornya dinilai oleh OJK. Jadi kalau mereka memeriksa dan ternyata kredit macet tinggi karena ada permainan, maka perbankan berhak dikenakan sanksi. Bisa pemilik atau managernya. Tergantung dari kasusnya., sambung Ismet.

Bankan sanksi yang bisa diberikan bisa dalam bentuk sanksi hukum, jika terbukti bahwa kredit macet perbankan itu melakukan permainan. Dia menyebutkan wewenang itu bisa sampai ke wilayah itu. Hal itu bisa dilihat dari analisa. Ranah itu adalah domainnya OJK.

“Kalau kita di BI, tidak bisa masuk sampai ke ranah itu,” katanya.

Namun demikian, BI bisa membri penilaian, bahwa perbangkan dengan kredit macet tinggi harus segera melakukan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia. Industrial perbankan harus jeli melihat peluang untuk membiayai unit usaha yang punya prospek bagus.

“Jadi mereka harus mulai melihat. Kalau perekonomian bergerak ke arah pariwisata dan jasa. Perbankan harus melihat peluang usaha disektor itu untuk disaklurkan kredit. Jadi kita bisa mengkriet diman baru dari berbagai aktifitas pelauang usaha. Sedangkan perbankan itu sifatnya mengikuti,” sambungnya.

Penulsi: Melba