BERTUAHPOS — Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, hingga kini belum bisa diandalkan sebagai ujung tombak kreatif financing untuk daerah, kata Pengamat kebijakan anggaran, Triono Hadi, kepada Bertuahpos, Selasa, 28 Oktober 2025.
Padahal, BUMD Riau memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat yang kerap berdampak terhadap fiskal daerah.
Mantan Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau itu menyebut, BUMD harus menjadi motor utama dalam strategi kreatif financing yang dikembangkan pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai penting agar daerah mampu mengoptimalkan pendapatan yang dapat dikontrol secara langsung oleh pemerintah daerah sendiri.
“BUMD berperan sangat penting di tengah dinamika kebijakan pusat yang berimplikasi terhadap kapasitas keuangan daerah. Kreatif financing harus dikembangkan untuk memperkuat keuangan daerah,” ujarnya
Dia menyebut, BUMD juga diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi harus berkontribusi dalam peningkatan layanan publik dan penciptaan sumber pendapatan baru bagi daerah. Hal ini akan memperkuat posisi daerah dalam mengelola kebijakan fiskal secara mandiri.
“BUMD perlu terus tumbuh dan berkembang agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan layanan publik serta menciptakan pendapatan bagi daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BUMD. Menurutnya, kebutuhan akan SDM yang profesional, handal, dan berintegritas menjadi kunci keberhasilan peran BUMD di sektor strategis daerah.
“SDM yang profesional dan berintegritas menjadi faktor utama untuk memastikan BUMD dapat menjalankan perannya dengan baik,” katanya.
Sebagai penutup, menekankan perlunya reformasi sistem perekrutan SDM BUMD agar lebih transparan dan bebas dari intervensi politik. Ia menyarankan pemerintah daerah memperbaiki mekanisme rekrutmen agar benar-benar berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Oleh karena itu, perlu agenda reformasi yang lebih serius, termasuk memperbaiki sistem perekrutan SDM dengan meminimalisir nuansa politis di dalamnya,” katanya.
***
