DPRD Riau Paripurna Penyampaian LKPj AMJ Kepala Daerah Tahun 2014-2019 dan Bentuk Pansus

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati itu beragendakan pendengaran jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Paripurna dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan Sunaryo, Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi serta 30 orang anggota DPRD lainnya.

Penyampaian pertama dilakukan untuk menjawab pandangan umum Fraksi Golkar. Terhadap pandangan umum Fraksi Golkar mengenai penurunan jumlah penduduk miskin, Pemprov Riau, kata dia, senantiasa berupaya untuk menekan angka kemiskinan dengan berbagai program.

Kemudian dia juga menjelaskan upaya-upaya meningkatkan PAD, Pemprov sependapat diperlukannya langkah-langkah inovatif.

Kemudian Sekda Hijazi menanggapi sejumlah pandangan, kritikan, dan saran yang disampaikan Fraksi PDIP. Seperti terkait belanja daerah.

Sekda Hijazi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2018 serta LKPj AMJ kepala daerah 2014-2019. 

Ia menyebut pemerintah provinsi Riau sangat berterimakasih serta memberikan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan dan saran.

Serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Menurutnya, hal itu merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan. 

Proporsi penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota.

Hijazi langsung mulai menjawab pandangan dari fraksi Golkar. Dimana beberapa waktu lalu fraksi Golkar sempat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin.

“Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulilah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. 

Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang,” ujar Hijazi menanggapi.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan sektor pendapatan, pemerintah merasa sependapat dengan diperlukannya langkah-langkah inovatif seperti pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. 

Ini berguna mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu andalan sektor yang tertuang dalam RPJPD Riau.

Di samping itu, sebutnya, saat ini sudah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB). 

Tidak hanya sampai disitu, Sekda juga membacakan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi PDIP. Terutama yang berkaitan dengan belanja daerah. 

Dikatakannya, dalam mengalokasian anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. 

Proporsi penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota.

Ia kemudian menyampaikan bahwa tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. 

Namun di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan. Ini menjawab tanggapan fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu terkait adanya pergeseran penduduk miskin di Riau. 

Lebih lanjut, dia mengapresiasi atas perhatian Fraksi PDIP terkait akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah,” paparnya. 

Soal pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang sempat menjadi sorotan fraksi PDIP, Hijazi mengatakan, pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.

Setelah menjawab fraksi PDIP, Hijazi kemudian menanggapi pandangan dari Demokrat dan juga PAN. 

Dimana fraksi PAN sendiri sempat menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen.

“Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa,” sebutnya. 

Dia kemudian menjawab sejumlah tanggapan lain, seperti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. 

Terkait hal ini, Pemprov akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,” sebut Ahmad Hijazi seraya menjawab terkait penyelenggaraan daerah yang turut disorot Fraksi PAN.

Selanjutnya, Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi Gerindra Sejahtera berkenaan dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. 

Pemprov, dikatakan dia terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.

“Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),” pungkasnya. 

Terakhir, Ahmad Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura secara berurutan.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengapresiasi jawaban yang disampaikan Pemprov Riau dalam rapat paripurna tersebut. Menurut dia, jawaban tersebut sangat rinci, lengkap dan disertai data.

“Beliau menyampaikan dengan data, dan menjawab semua pertanyaan yang kami tanyakan kemarin. Semua disampaikan dengan lengkap,” kata Noviwaldy.

Bentuk Pansus

Usai penyampaian jawaban Pemprov Riau itu, selanjutnya dibentuk Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dibanyak 19 orang dari seluruh fraksi. Adapun pansus tersebut terdiri dari perwakilan anggota fraksi yang ada di DPRD Riau.

Dari Fraksi Golkar, ditunjuk Supriyati, Karmila Sari, dan Erizal Muluk. Fraksi PDIP dipercayakan kepada Makmun Solihin dan Almainis. Lalu, dari Fraksi Demokrat ada nama Nasril dan Eddy A Mohd Yatim.

Selanjutnya, Fraksi PAN mengutus Yurjani Moga, dan Bagus Santoso. Dari Fraksi Gerindra-Sejahtera ada Marwan Yohanis dan Mansyur HS. Sedangkan Fraksi PKB dipercayakan kepada Abdul Wahid. Fraksi PPP mengamanatkan kepada T Nazlah Khairati sebagai anggota pansus. Terakhir ada nama Ilyas HulU selaku wakil dari Fraksi NasDem Hanura.

Setelah ditunjuk, pansus kemudian melakukan rapat internal untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Pansus LKPj. Dari kesepakatan 14 anggota pansus, maka diputuskan bahwa Karmila dan Mansyur HS sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengapresiasi jawaban yang disampaikan Pemprov Riau dalam rapat paripurna tersebut. Menurut dia, jawaban tersebut sangat rinci, lengkap dan disertai data.

“Beliau menyampaikan dengan data, dan menjawab semua pertanyaan yang kami tanyakan kemarin. Semua disampaikan dengan lengkap,” ujar Noviwaldy. ***(advertorial)