BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan Provinsi Riau saat ini sudah tidak bisa lepas dari perkebunan kelapa sawit. Terbukti sejak dulu hingga sekarang dominasi sawit terhadap ekonomi masyarakat begitu kental.Â
Namun dia tidak menafikan bahwa sawit merupakan salah satu komoditi yang doyan ‘digoreng’ menjadi isu global. Syamsuar menuding semua itu tidak lain karena persaingan ekonomi dunia terhadap minyak nabati.Â
“Saya rasa semua tahu lah bahwa sawit itu memang selalu dipermasalahkan karena persaingan ekonomi global. Tapi masalah ini kalau terus dibiarkan tetap saja akan menggerus harga panen sawit masyarakat,” ungkapnya saat menghadiri acara pelepasan ekspor komoditas pertanian di Balai Karantina Pertanian Kelas I di Pekanbaru, Senin, 11 Maret 2019.Â
Syamsuar menyebut bahwa isu-isu negatif terhadap sawit, termasuk di Riau sengaja diciptakan karena ada kepentingan lebih besar terhadap pasar minyak nabati Eropa yang bersumber dari bunga matahari dan kacang kedelai.Â
Dia menyebut ini perang pasar dengan ‘tetangga’ sehingga upaya untuk terus menangkis serangan demi serangan tidak bisa hanya dengan wacana, tapi harus dipersiapkan dan tertuang jelas dalam kebijakan.Â
Salah satunya kebijakan pemerintah untuk memperkuat sawit dalam negeri dengan bauran minyak nabati sawit sebagai bahan bakar yang kini takaran baurannya sudah 20 persen (B20).Â
Upaya bauran ini harus terus ditambah sehingga minyak sawit betul-betul terserap secara baik untuk kebutuhan lokal. Dengan demikian cara ini akan menekan ketergantungan ekspor CPO dalam negeri untuk kebutuhan negara lain.Â
India dan Tiongkok merupakan negara yang dominan menyerap produk CPO lokal seperti di Riau. Hal ini sejatinya menjadi ancaman besar bagi negara-negara lain penghasil minyak nabati dari bunga matahari dan kedelai di Eropa.Â
“Kalau nanti sudah B100, saya yakin tak kan ada masalah lagi dengan ‘tetangga’ soal ini,” sambungnya. Dia meyakini isu buruk terhadap sawit akan berhenti dengan sendirinya juga pemanfaatan produk hasil kelapa sawit sepenuhnya diakomodir negara. (bpc3)