Ketimbang Urus RAL, Pemprov Riau Sebaiknya Urus BUMD untuk UMKM

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – BUMD PT. RAL sebaiknya ditutup saja, sebab perusahaan penerbangan plat merah ini tak memungkinkan lagi untuk diselamatkan.

Sebaiknya Pemprov Riau fokus pada pengembangan terhadap BUMD lain untuk pengembangan UMKM, dan itu jauh lebih bermanfaat.

Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Riau Ermansyah SE MA kepada bertuahpos.com, Rabu, 28 Februari 2018 di Pekanbaru. Dia melihat upaya Pemprov Riau mengurus RAL hanya menghabiskan waktu dan buang-buang energi saja.

“Urus juga RAL, enggak ada manfaatnya. Fokus saja ke BUMD untuk pengembangan UMKM di Riau. Itu jelas dan lebih riil,” sambung Ermansyah.

Langkah kongkrit untuk fokus pada pengembangan BUMD yang sehat jauh lebih menguntungkan sebab dalam kondisi ekonomi semakin terjepit ada banyak pihak membutuhkan perhatian Pemprov Riau.

“Masih ada banyak BUMD Riau yang lebih menjanjikan. Setidaknya dengan kasus RAL ini, Pemprov Riau harus belajar banyak, bahwa untuk mengelola BUMD itu tidak cukup dengan SDM yang mumpuni, tapi juga perlu keseriusan,” katanya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Masperi berusaha meluruskan tentang permasalahan yang kini dihadapi oleh PT. RAL.

“Terhadap RAL itu untuk dipailitkan harus ada pihak yang menggugat terlebih dahulu,” katanya saat ditemui bertuahpos.com, Rabu, 28 Februari 2018 di Kantor Gubernur Riau.

Dia menerangkan Pemprov Riau sebagai pemegang saham tidak bisa melayangkan gugatan ke perusahaan itu.

Masperi mencontohkan, muncul gugatan dari kayawannya sebab masalah gaji belum dibayarkan. Maka dalam hal ini pihak manajemen yang kelola perusahan itu digugat. Selanjutnya muncul lagi gugatan dari Bank Muamalat karena tunggakan hutang.

“Maka kedua kasus itu dibawa ke pengadilan. Di situlah baru sidang dan putuskan pailit. Jadi tidak bisa kami,” katanya.

“Kami hanya ingin tahu bagaimana pengelolaan RAL ini dulu. Mengapa prosedur tidak berjalan. Maka kami sebagai pembina telah meminta kepada manajemen untuk melakukan RUPS, tapi juga tidak berjalan,” sambung Masperi.

Masperi mengabarkan, selanjutnya ditugaskanlah kepada Inspektorat untuk melakukan audit pemetaan bagaimana sebenarnya manajemen yang dikelola oleh perusahaan itu.

Ternyata dalam prosesnya, kata Masperi, timbul kesulitan karena dokumen yang tak lengkap. Atas dasar itu Pemprov Riau meminta BPKP untuk melanjutkan audit terhadap PT. RAL.

“Audit itu juga dengan tujuan tertentu. Apakah nanti akan diteruskan ke investasi, nah di situ lah nanti akan ketahuan. Inilah sekarang dalam proses,” sambungnya. (bpc3)