BERTUAHPOS.COM — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai ada dua penyebab utama tumbangnya Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan. Pertama, komunikasi publiknya buruk. Kedua, substansi urusannya juga tidak beres.
Penilaian itu disampaikan Mahfud menanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya kepada Suahasil Nazara, youtube Mahfud MD Official. Mahfud mengapresiasi langkah Presiden yang dinilai tanggap terhadap keluhan masyarakat.
“Satu, tentu kita apresiasilah Presiden. Tanggap ya. Meskipun tidak terlalu besar lompatannya. Tapi, ini sebuah upaya perbaikan. Pilihan kepada Pak Suahasil menurut saya oke juga. Dia seorang birokrat profesional,” kata Mahfud.
Mahfud mengaku pernah bekerja dengan Suahasil selama empat hingga lima tahun ketika dirinya menjabat Menko. Ia menilai Suahasil cukup profesional. Mahfud berharap pergantian ini bisa memperbaiki keadaan.
Terkait komunikasi publik, Mahfud menyoroti gaya Purbaya yang dinilai sesumbar dan menganggap segala hal mudah. Menurut dia, sikap itu berbeda jauh dengan Sri Mulyani.
“Ada seorang pakar kan bicara, ‘Anda kan bukan ekonom, nggak tahu apa-apa’ kan gitu kan di depan forum. Atau ‘Anda belajar dululah’,” ujar Mahfud mencontohkan kalimat yang sering muncul dari mulut Purbaya saat berbicara di forum publik.
Mahfud juga menyinggung perseteruan Purbaya dengan Ferry Irwandi di sebuah podcast. Menurutnya, itu contoh komunikasi yang tidak proper oleh Menteri Keuangan. Ia menilai janji-janji Purbaya tidak ada yang bisa ditepati dan seringkali berubah-ubah.
Dari sisi substansi, Mahfud menyinggung proyek kereta cepat Whoosh. Awalnya Purbaya menyatakan proyek itu tidak akan ditanggung negara karena tidak memakai APBN. Namun, kemudian berbelok dan masuk ke APBN. Mahfud menyoroti perjanjian Whoosh yang hingga kini tidak ada dokumennya dan tidak pernah melalui DPR.
“Pak Purbaya mengatakan bukan APBN, begitu ramai masyarakat harusnya Danantara, lalu sekarang berbelok lagi masuk ke APBN lagi,” kata Mahfud. Menurutnya, proyek itu akhirnya harus dicicil pemerintah Rp1 triliun per tahun selama 80 tahun.
Mahfud juga menyoroti isu Bea Cukai yang sempat disebut Presiden akan dibubarkan. Purbaya saat itu mengatakan kalau tidak beres bisa ditutup. Namun, hal itu tidak terjadi meski muncul kasus korupsi yang ditangani KPK.
Terkait keluhan pejabat daerah, Mahfud menilai pernyataan Purbaya soal 490 daerah yang hampir tidak bisa menggaji karyawan meresahkan masyarakat. Menurut dia, Menteri Keuangan seharusnya membangun optimisme dan memberi harapan.
Mahfud juga menyinggung debat kusir Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di media soal dana bagi hasil. Menurutnya, komunikasi publik seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih baik.
“Terlalu percaya diri berlebihan, menganggap sesuatu itu mudah ditangani,” ujar Mahfud.
