BERTUAHPOS.COM — Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tengah ancaman El Niño tidak lagi bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, dampak ekonomi Karhutla berpotensi jauh melampaui nilai lahan atau hutan yang terbakar.
Menurutnya, bencana ini bisa berkembang menjadi guncangan ekonomi yang mengganggu berbagai sendi kehidupan masyarakat. “Karhutla dapat menjadi shock ekonomi. Awalnya mungkin kebakaran lahan, tetapi setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah,” ujar Fakhrul dalam catatannya, dikutip Rabu (26/8/2026).
Kabut asap yang ditimbulkan Karhutla menjadi pintu masuk pertama bagi gangguan kesehatan masyarakat. Kualitas udara yang buruk memicu peningkatan biaya kesehatan sekaligus menurunkan produktivitas pekerja.
Aktivitas belajar mengajar di sekolah juga terpaksa terhenti ketika kualitas udara memburuk. Dampaknya, orang tua harus menyesuaikan aktivitas kerja dan pengasuhan, yang pada akhirnya menekan produktivitas secara keseluruhan.
Sektor transportasi menjadi area berikutnya yang rentan terdampak. Gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat menghambat mobilitas orang dan distribusi barang.
Terhambatnya distribusi barang ini berpotensi mengganggu perdagangan antarwilayah. Pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak semakin memperdalam tekanan terhadap kegiatan ekonomi lokal.
Risiko tersebut kian besar jika Karhutla berlangsung bersamaan dengan kondisi kering berkepanjangan. Ketersediaan air dan aktivitas pertanian menjadi sektor yang paling rentan terdampak.
“Gangguan terhadap produksi pertanian berpotensi menekan pendapatan masyarakat di daerah yang bergantung pada sektor tersebut. Dalam kondisi yang lebih luas, penurunan produksi pangan juga dapat memberikan tekanan terhadap harga,” tuturnya.
Fakhrul menegaskan bahwa kerugian Karhutla tidak berhenti pada kerusakan langsung hutan dan lahan. Biaya tidak langsung muncul dari sektor kesehatan, penurunan produktivitas, gangguan transportasi, hingga tekanan terhadap pangan.
Dengan demikian, ketahanan lingkungan memiliki nilai ekonomi yang nyata. Semakin tinggi risiko bencana, semakin penting pemerintah memastikan kapasitas pencegahan dan respons tersedia sebelum bencana terjadi.
Fakhrul juga menyoroti pentingnya memandang anggaran kebencanaan sebagai investasi. Bukan sekadar pengeluaran untuk menangani bencana, melainkan upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam kebencanaan, kita tidak bisa baru membangun kesiapan ketika bencana sudah datang. Ketahanan justru harus tersedia sebelum kita membutuhkannya,” ujarnya.
Kapasitas BNPB, BPBD, sistem pemantauan risiko, peringatan dini, personel, logistik, hingga peralatan harus dipertahankan pada tingkat memadai. Penguatan anggaran BNPB dapat diperlukan apabila peningkatan risiko menuntut kesiapan lebih besar.
Namun, yang terpenting bukan sekadar besaran anggaran. Ketersediaan kapasitas pencegahan dan respons saat dibutuhkan menjadi kunci utama.
Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan pencegahan bencana kerap tidak terlihat. Sebab, kerugian yang berhasil dihindari tidak pernah tercatat sebagai kerugian ekonomi.
Momentum meningkatnya risiko El Niño dan Karhutla semestinya menjadi pengingat bagi pemerintah. APBN dan kapasitas penanggulangan bencana harus mampu berfungsi sebagai penyangga ketika shock terjadi.
“Ketahanan nasional pada akhirnya adalah kemampuan masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupan ketika shock terjadi. Anak-anak tetap dapat bersekolah, masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan, barang tetap dapat didistribusikan, pekerja tetap dapat bekerja dan kegiatan ekonomi dapat kembali normal secepat mungkin,” kata Fakhrul.
