BERTUAHPOS.COM – Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi harus menghadapi lonjakan tajam biaya utang.
Kementerian Keuangan Jepang akan mengajukan anggaran sebesar ¥36,6 triliun atau sekitar US$230 miliar (sekitar Rp5.800 triliun) untuk pembayaran utang pada tahun fiskal berikutnya.
Dilansir dari Bloomberg.com, Rabu (26/08/2026), nilai tersebut menjadi rekor baru dalam sejarah fiskal Jepang. Jumlahnya naik 17 persen dibandingkan alokasi awal tahun fiskal berjalan yang tercatat sebesar ¥31,28 triliun.
Berdasarkan dokumen yang dikutip Bloomberg, anggaran pembayaran utang itu terbagi menjadi dua pos utama. Sekitar ¥16,6 triliun dialokasikan untuk membayar bunga utang, sedangkan sisanya ¥20 triliun untuk pelunasan pokok utang.
Kementerian Keuangan menggunakan asumsi tingkat bunga 3,8 persen dalam menghitung kebutuhan anggaran tersebut. Angka ini menjadi asumsi bunga tertinggi yang digunakan pemerintah Jepang dalam hampir tiga dekade terakhir.
Kenaikan biaya utang ini sejalan dengan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah Jepang. Pasar menilai agenda fiskal Takaichi, termasuk strategi pertumbuhan ekonomi dan rencana pemangkasan pajak penjualan, berpotensi memperbesar kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Hingga kini, pemerintah Jepang belum memberikan penjelasan rinci mengenai sumber pendanaan untuk kedua kebijakan tersebut. Ketidakjelasan ini menambah kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal Jepang.
Tekanan terhadap biaya pinjaman Jepang tidak hanya datang dari dalam negeri. Faktor eksternal seperti konflik di Timur Tengah dan meningkatnya kekhawatiran fiskal di sejumlah negara ekonomi besar ikut mendorong kenaikan biaya pinjaman global.
Dengan meningkatnya imbal hasil obligasi, pemerintah harus menyiapkan dana lebih besar untuk menarik minat investor membeli surat utangnya. Beban ini semakin berat apabila pengeluaran terus meningkat tanpa diikuti pertumbuhan penerimaan yang sepadan.
Total permintaan anggaran kementerian Jepang untuk tahun fiskal yang dimulai April mendatang diperkirakan menembus ¥130 triliun untuk pertama kalinya. Pemerintah akan mulai menerima permintaan anggaran dari berbagai kementerian dalam beberapa hari mendatang.
Takaichi ingin memasukkan lebih banyak belanja ke dalam anggaran awal. Strategi ini menandai perubahan penting dalam pengelolaan fiskal Jepang yang selama beberapa dekade kerap bergantung pada anggaran tambahan.
Praktik penggunaan anggaran tambahan membuat pengeluaran pemerintah Jepang cenderung membengkak sepanjang tahun. Hal itu juga memperkuat persepsi bahwa Tokyo menjalankan kebijakan fiskal yang longgar.
Kenaikan biaya pembayaran utang menunjukkan perubahan besar dalam posisi fiskal Jepang setelah periode panjang suku bunga sangat rendah. Pemerintah kini berada di persimpangan antara kebutuhan belanja yang meningkat dan keterbatasan kapasitas pembiayaan.
Rencana pemangkasan pajak penjualan menambah perhatian pasar terhadap keberlanjutan fiskal. Pemerintah perlu segera menjelaskan sumber pendanaan untuk menjaga kepercayaan investor terhadap surat utang Jepang.
