BERTUAHPOS.COM — Minyak jelantah untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF) bukan “obat mujarab” bagi semua persoalan energi dan fiskal Indonesia. “Nilai strategisnya justru terletak di tempat lain,” kata Ekonom Senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, Ph.D.
Nilai itu terletak pada kemampuannya menciptakan industri baru dari sumber daya yang selama ini terbuang sia-sia. Minyak jelantah untuk SAF seharusnya bisa memperkuat rantai pasok domestik dan membuka jalur bagi kebijakan fiskal yang semakin produktif.
Dahlan menyarankan agar peluang SAF dibaca bersama besarnya belanja energi pemerintah. Dalam RAPBN 2026, alokasi ketahanan energi mencapai Rp402,4 triliun.
Dari jumlah itu, Rp381,3 triliun dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi. Sedangkan alokasi untuk pengembangan energi baru terbarukan mencapai Rp37,5 triliun.
Bagi Dahlan, angka-angka tersebut merupakan alokasi anggaran. Bukan realisasi. “Cakupan masing-masing pos juga perlu dicermati sebelum dibandingkan,” jelasnya.
Kendati demikian, dia menyebut bahwa belanja untuk menjaga keterjangkauan energi fosil sangat besar. Sedangkan investasi untuk mengubah struktur pasokan energi, masih butuh kepastian kebijakan jangka panjang.
“SAF itu tidak secara langsung menghemat subsidi BBM dalam jumlah tertentu,” kata Dahlan.
Alasannya, SAF ditujukan untuk penerbangan. Sedangkan subsidi BBM berkaitan erat dengan komoditas dan mekanisme penugasan yang berbeda.
Klaim penghematan yang terlalu besar, kata dia, hanya akan melemahkan argumen “yang sesungguhnya sudah kuat.”
Karena itu, Dahlan menyebut pemerintah tidak tepat memotong subsidi secara serampangan dengan dalih SAF sudah hadir. Yang tepat adalah, membangun dukungan fiskal yang terukur dan berbasis hasil.
Dukungan itu mencakup investasi pada infrastruktur pengumpulan minyak jelantah dan fasilitas pemeriksaan mutu. Termasuk laboratorium, riset proses, dan pembiayaan awal rantai pasok.
Instrumennya dapat berupa pembiayaan hijau. Insentif pajak yang bersyarat pada kinerja terverifikasi, atau skema pembiayaan campuran pemerintah-swasta.
“Bagaimanapun anggaran perlindungan masyarakat miskin dan rentan tidak boleh diganggu hanya karena alasan SAF,” tegasnya.
Dia menambahkan, reformasi fiskal yang paling masuk akal adalah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi secara bertahap. Sebagian ruang fiskal yang benar-benar berhasil dihemat kemudian diarahkan ke investasi produktif. Termasuk teknologi rendah karbon.
Dahlan menekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara penghematan yang terbukti, dan penghematan yang diasumsikan. Perbedaan itu, menurutnya, “memisahkan kebijakan yang sehat dari janji yang tidak bisa ditepati.”
