BERTUAHPOS.COM – Langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5,75% dinilai bukan sebagai solusi tunggal untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Menurut Indonesian Business Council (IBC), kebijakan moneter tersebut perlu direspon sebagai bagian dari tekanan eksternal, bukan semata-mata karena permintaan domestik.
Meski demikian, Chief Economist IBC Denni Purbasari menilai kebijakan itu merupakan langkah yang dapat dipahami di tengah tekanan global yang masih tinggi.
“Sebagai small open economy, Indonesia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kebijakan moneternya dari dinamika global,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu, 21 Juni 2026.
Perbedaan suku bunga acuan antara Indonesia dan negara maju secara langsung memengaruhi arus modal, nilai tukar, serta stabilitas sistem keuangan. Kenaikan BI-Rate karenanya menjadi upaya untuk memperkuat kepercayaan pasar sekaligus mengendalikan ekspektasi inflasi.
Denni menekankan bahwa stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen suku bunga acuan. Indonesia membutuhkan bauran kebijakan yang lebih kredibel dan berkelanjutan.
“Disiplin fiskal, penguatan ruang fiskal, dan konsistensi arah kebijakan ekonomi menjadi kunci agar tekanan terhadap rupiah dapat mereda,” tuturnya.
IBC menilai tekanan inflasi saat ini lebih banyak bersumber dari faktor biaya, seperti harga energi dan biaya produksi. Melihat kondisi itu, respons kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan daya tahan sektor riil.
Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan yang relatif cepat berpotensi meningkatkan biaya pendanaan bagi dunia usaha, rumah tangga, dan pemerintah. Kenaikan yield obligasi pemerintah sebagai acuan pasar juga dapat memengaruhi keputusan investasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
“Dunia usaha memahami pentingnya menjaga stabilitas rupiah. Namun, pada saat yang sama, meningkatnya biaya modal akan terasa di sektor riil, terutama bagi pelaku usaha yang sedang menjaga arus kas, ekspansi, dan penyerapan tenaga kerja,” kata Denni.
IBC mendorong penguatan koordinasi kebijakan makroekonomi, moneter, fiskal, dan sektor keuangan secara terpadu. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan sistem perbankan tetap sehat dan pembiayaan ke sektor produktif terus berjalan.
