BERTUAHPOS — Pakar industri migas menilai insentif yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan minyak dan gas bumi (migas) — yang ingin berinvestasi di proyek kilang di Indonesia masih belum cukup menarik.
Kondisi ini disebut menjadi penyebab lambatnya pembangunan kilang baru dan ekspansi kilang eksisting di dalam negeri.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, Senin, 13 September 2025, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menjelaskan bahwa pembangunan kilang membutuhkan investasi besar, namun tingkat pengembalian (return) relatif kecil.
Selain itu, industri hilir migas di Indonesia masih diatur pemerintah sehingga harga produk kilang tidak bisa sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.
“Karena itu, biasanya perusahaan seperti Pertamina akan membentuk joint venture atau kerja sama lain untuk menekan biaya modal,” ujar Komaidi.
Namun, menurut Komaidi, calon mitra kerap meminta kompensasi dalam bentuk insentif pajak agar proyek lebih ekonomis.
Sayangnya, perbedaan pandangan antara pelaku usaha dan pemerintah membuat kesepakatan sulit tercapai.
“Yang rasional secara bisnis belum tentu diterima pemerintah dari sisi penerimaan negara,” jelasnya.
Ia menambahkan, insentif yang ditawarkan pemerintah sering kali lebih rendah dari harapan investor.
Pemerintah juga khawatir pemberian insentif tinggi akan mengurangi penerimaan negara.
Akibatnya, sejumlah calon investor asing seperti Saudi Aramco, Kuwait Petroleum, dan Iran akhirnya mundur dari proyek kilang di Indonesia.
Komaidi menegaskan bahwa pembangunan kilang tidak bisa hanya mengandalkan Pertamina. Perusahaan pelat merah itu sudah menanggung banyak investasi dari sektor hulu hingga hilir.
“Kalau Pertamina berdiri sendiri, sulit. Kalau pemerintah tidak mau kasih insentif, ya harus siapkan dana dari APBN,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambannya investasi kilang baru Pertamina.
Dia menilai sejak krisis 1998 belum ada pembangunan kilang baru, yang membuat impor BBM terus meningkat setiap tahun.
“Pertamina belum bangun kilang baru, padahal impor BBM dari Singapura makin tinggi,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa, 30 September 2025).
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menanggapi kritik tersebut dengan menyebutnya sebagai masukan berharga.
Dia memastikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan akan beroperasi pada November 2025.
Proyek ini diharapkan meningkatkan kapasitas distilasi minyak dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, sehingga total kapasitas nasional naik menjadi 1,26 juta barel per hari pada akhir tahun.
Saat ini, anak usaha Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), mengelola enam kilang utama: Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim. Total kapasitas pengolahannya mencapai sekitar 1 juta barel per hari.***
