BERTUAHPOS.COM — Rencana revitalisasi PLTU Koto Ringin 3×2 MW di Kabupaten Siak yang mangkrak hampir dua dekade dinilai berisiko menambah beban investasi baru.
Studi dari Walhi Riau bersama Cerah mengusulkan transformasi menjadi pembangkit hibrida berbasis energi terbarukan yang lebih murah dan ramah lingkungan.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli, menegaskan bahwa PLTU tersebut merupakan proyek gagal yang hanya mencapai pembangunan fisik 72,68 persen pada Desember 2009. Kerusakan berat akibat terbengkalai tanpa perawatan memadai membuat aset ini tak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
“PLTU yang dibangun sejak 2007 ini dibiarkan mangkrak selama lebih dari satu dekade, mengalami kerusakan berat, dan kehilangan banyak komponen penting karena dicuri. Itulah mengapa jika melanjutkan proyek ini, biayanya hampir setara dengan membangun pembangkit baru,” ujar Ahlul lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Juli 2026.
Biaya revitalisasi PLTU Koto Ringin diperkirakan mencapai 80 hingga 90 persen dari biaya pembangunan PLTU baru, sekitar Rp198 miliar hingga Rp222,75 miliar.
Angka itu semakin membengkak menjadi Rp241 miliar hingga Rp312 miliar jika ditambah penerapan teknologi co-firing biomassa 5 hingga 20 persen.
Proyek dengan investasi awal Rp143,67 miliar itu kini hanya menyisakan nilai aset Rp67,66 miliar. Kerugian aset mencapai Rp24,01 miliar akibat selisih investasi awal dan nilai aset tersisa yang terus merosot.
Menurut Ahlul, PLTU Koto Ringin juga dinilai berbanding terbalik dengan komitmen pengurangan karbon dan target transisi energi nasional. Skema co-firing berbasis biomassa sawit justru berpotensi memicu deforestasi dan memperpanjang umur operasional PLTU.
“Co-firing tidak secara substansial menurunkan ketergantungan terhadap batubara, melainkan berfungsi sebagai cara memperpanjang umur operasional PLTU. Ini bertentangan dengan target transisi energi dan iklim nasional,” tegasnya.
Sebagai alternatif, studi ini mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 19,5 MW dilengkapi Battery Energy Storage System 45 MW. Integrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro 2 MW memanfaatkan keberadaan Sungai Siak dan Sungai Mandau.
Potensi energi surya di Kabupaten Siak berkisar 1.580 hingga 1.657 kWh per meter persegi per tahun. Estimasi capacity factor mencapai 18 hingga 18,9 persen, cukup untuk mendukung PLTS berkapasitas 19,5 MW yang andal.
Skema hibrida ini menghasilkan harga listrik Rp1.135 hingga Rp1.326 per kWh, jauh lebih kompetitif dibanding PLTU sebesar Rp1.529 hingga Rp1.628 per kWh. Keuntungan bersih diproyeksikan mencapai Rp87,5 miliar dengan tingkat pengembalian investasi 10,2 persen.
Periode pengembalian modal juga lebih cepat, yakni 9,3 tahun dibandingkan mempertahankan PLTU. Skema ini membuka peluang tambahan melalui perdagangan karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Policy Strategist Cerah, Dwiki Mahendra, mengatakan skema ini sejalan dengan target pemerintah mengembangkan 100 GW PLTS. Alih fungsi aset PLTU yang tidak lagi produktif menjadi opsi menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan daya tarik bagi investor.
“Untuk mencapai target tersebut, Indonesia memerlukan strategi yang mampu menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor. Alih fungsi PLTU yang tidak lagi produktif menjadi salah satu opsi yang dinilai mampu memenuhi kedua tujuan tersebut,” kata Dwiki.
Pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan pengelolaan energi terbarukan dengan dua opsi. Pertama, pengelolaan berbasis komunitas melalui BUMDes Energi atau koperasi, kedua pengelolaan skala kawasan industri oleh BUMD.
PLN dapat berfungsi sebagai offtaker jika pembelian listrik belum optimal. Prioritas tenaga kerja lokal dan program peningkatan kapasitas menjadi bagian dari distribusi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem, menyambut baik laporan tersebut. Ia berharap rekomendasi studi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan.
“Kami menyambut baik laporan ini yang memaparkan mau dibawa kemana PLTU ini, mau dibuat apa. Mudah-mudahan bisa mengerucut rekomendasinya dan bisa kita tindak lanjuti lagi,” kata Pinem.
