BERTUAHPOS.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang untuk melakukan prefunding guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Prefunding merupakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebelum dimulainya tahun anggaran APBN.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, menyatakan bahwa peluang melakukan prefunding terbuka karena penurunan yield SBN belakangan ini. Menurutnya, penurunan tersebut memberikan peluang untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah.
“Biaya utang direpresentasikan dari yield yang menurun, kita punya peluang penerbitan utang tahun ini untuk pembiayaan tahun depan,” ujar Riko, Senin, 30 September 2024.
Riko menjelaskan bahwa pelaksanaan prefunding harus mempertimbangkan kondisi pemenuhan utang untuk APBN 2024. Jika semua indikator sudah terpenuhi, pemerintah memiliki kesempatan untuk menerbitkan SBN prefunding.
Prefunding diperbolehkan oleh Undang-Undang APBN, namun pelaksanaannya hanya bisa dilakukan pada kuartal IV. “Undang-Undang APBN sudah mengadopsi itu, tapi hanya boleh dilakukan pada triwulan IV,” jelasnya.
Pada APBN 2025, yang merupakan APBN pertama di bawah pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pemerintah berencana menambah utang sebesar Rp775 triliun. Utang ini akan bersumber dari beberapa instrumen, termasuk penerbitan SBN dan pinjaman.
Dari total rencana utang tersebut, sebesar Rp642,5 triliun akan berasal dari penerbitan SBN netto, sementara penarikan pinjaman direncanakan mencapai Rp133 triliun.
Menurut salinan Undang-Undang APBN 2025, pinjaman dalam negeri diproyeksikan sebesar Rp5,1 triliun, sementara pinjaman dari luar negeri ditargetkan mencapai Rp128 triliun.
Secara keseluruhan, APBN 2025 dirancang memiliki belanja sebesar Rp3.621 triliun dan pendapatan sebesar Rp3.005 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp616 triliun.***
