BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU– DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keahlian DPR RI, dalam rangka konsultasi publik terkait NA dan RUU tentang Pembentukan Kota Duri dan Kabupaten Rokan Darussalam di Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Jumat (27/10/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat.
Hadir dalam rapat ini, BK DPR RI Mardison Tori, Analisis Legislatif DPR RI Sulis Winurini, Pusat PUU BKD DPR RI Laily Fitriani beserta jajaran, Sekretaris BP Rokan Darussalam Aflahul Khairi beserta jajaran, Tim Pembentukan Kota Duri Mukhlis beserta jajaran.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim setuju dengan adanya pemekaran wilayah Kota Duri dan Kabupaten Rokan Darussalam di Provinsi Riau. Dimana pemekaran ini dapat menjadikan daerah tersebut menjadi lebih maju serta dapat menarik minat Pemerintah Pusat dalam perkembangan pembangunan daerah.
“Ini memang mimpi kita orang Riau yang sudah lama tertunda. Sebenarnya tahun 2014 lalu, DPRD Riau sudah melakukan rapat paripurna pemekaran kabupaten/ kota di Riau sekaligus Provinsi Riau Pesisir. Naskah Akademik dan dukungan DPRD kabupaten/ kota, bupati/ walikota dan gubernur juga sudah ada. Saya dan H. Asri Auzar sebagai tim pemekaran ketika itu yang menyerahkan NA dan dukungan pembentukan DOB baru ke Komisi II DPR RI. Hanya saja tidak lama setelah itu, pemerintah melakukan moratorium pemekaran. Sehingga semuanya jalan di tempat. Makanya, karena ada inisiatif DPR RI untuk pemekaran, kita sambut dengan tangan terbuka. Jika perlu tahun depan DOB Kota Duri ini sudah terealisasi,” urai Eddy Yatim.
Dikatakan Eddy Yatim, pihaknya sudah bertemu langsung dengan tim dari DPR RI, didampingi Tim Pemekaran Kota Duri. Menurut Eddy Yatim, pemekaran Duri menjadi sebuah keharusan. Hal ini agar perkembangan Duri makin terarah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memudahkan pelayanan pemerintahan.
“Ini memang mimpi kita orang Riau yang sudah lama tertunda. Sebenarnya tahun 2014 lalu, DPRD Riau sudah melakukan rapat paripurna pemekaran kabupaten/ kota di Riau sekaligus Provinsi Riau Pesisir. Naskah Akademik dan dukungan DPRD kabupaten/ kota, bupati/ walikota dan gubernur juga sudah ada. Saya dan H. Asri Auzar sebagai tim pemekaran ketika itu yang menyerahkan NA dan dukungan pembentukan DOB baru ke Komisi II DPR RI. Hanya saja tidak lama setelah itu, pemerintah melakukan moratorium pemekaran. Sehingga semuanya jalan di tempat. Makanya, karena ada inisiatif DPR RI untuk pemekaran, kita sambut dengan tangan terbuka. Jika perlu tahun depan DOB Kota Duri ini sudah terealisasi,” urai Eddy Yatim,
Diceritakan politisi Partai Demokrat ini, dalam pertemuan dia dengan masyarakat dari Duri, baik secara formal maupun informal, aspirasi terbesar mereka adalah memiliki pemerintahan sendiri.
Untuk itu, sebagai wakil rakyat yang juga berasal dari Dapil Riau V, Eddy Yatim mengaku siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Duri, sesuai dengan kapasitas dia sebagai Anggota DPRD Riau.
Yang jelas, lanjut Eddy Yatim, tim sudah bekerja dalam membuat kajian, dan dia akan siap membantu tim dalam menyusun Naskah Akademik (NA), maupun regulasi yang lain.
“Kita siap mensupport data untuk memperkuat supaya pemekaran ini bisa terwujud, dan kita dalam waktu dekat akan berkoordinasi juga dengan pemerintahan di tingkat pusat, bagaimana pemekaran ini bisa segera diwujudkan,” terangnya. (ADV)
