BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru mengadakan rapat paripurna Penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024, Selasa 5 September 2023.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Pukanbaru Muhammad Sabarudi dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal.
Rapat tersebut dihadiri oleh Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, para Asisten, Kepala OPD, para Staf Ahli, para Camat dan Forkopimda.
DPRD Kota Pekanbaru dan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyepakati KUA-PPAS APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp 2,825 triliun untuk tahun anggaran 2024.
Jumlah tersebut meningkat dari KUA-PPAS tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2,699 triliun.
Usai rapat paripurna, Muflihun mengatakan KUA-PPAS APBD sebesar Rp 2,825 triliun ditandatangani setelah melalui kesepakatan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Untuk prioritas (APBD) tahun depan, kita bersama DPRD tetap mengacu pada RPJMD, visi misi walikota dan juga fokus pada infrastruktur. Terutama, memperbaiki jalan-jalan yang berlubang,” tuturnya, Selasa 5 September 2023.
Muflihun menambahkan bahwa pembangunan sekolah direncanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan APBD, dua sekolah menengah direncanakan dibangun pada tahun 2024.
“Kita sudah komit dengan DPRD juga, kita sekarang selalu berupaya agar ada itu pembangunan sekolah, SMP terutama agar ada pemeretaan pendidikan. Rencana ada dua sekolah yang dibangun untuk tahun depan,” sebutnya.
Selain sekolah, pembangunan kantor juga dianggarkan pada APBD Kota Pekanbaru tahun 2024, yang bakal dibangun adalah satu unit kantor camat dan satu unit kantor lurah.
“Untuk dimana lokus pembangunan kantornya nanti menyusul dimana karena kita tidak mau ada masalah nanti. Jangan sampai nanti kita bangun kantor di tanah yang belum dihibahkan ke Pemko,” bebernya.
Sementara itu, Muhammad Sabardi mengatakan APBD 2024 memprioritaskan hal-hal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Misalnya anggaran untuk perbaikan jalan, pembangunan drainase, dan normalisasi sungai.
“Pastinya kami ingin anggaran didalam APBD murni 2024 itu berpihak ke masyarakat, itu wajib,” tuturnya.
Selain infrastruktur, anggaran untuk kesehatan dan pendidikan juga diminta menjadi prioritas dalam APBD 2024.
“Dua hal mendasar ini sangat penting, pendidikan dan kesehatan. Ini amanat UU maka wajib dilaksanakan,” tambahnya.
Politisi PKS ini juga mengatakan bahwa anggaran APBD untuk tahun 2024 juga harus mencakup dana untuk program-program nasional lainnya.
Program-program tersebut antara lain program UHC, pemberantasan gizi buruk atau stunting, dan mendukung ekonomi lokal melalui UMKM
“Untuk program stunting ini perlu ditambah lagi anggarannya di 2024, karena masih banyak masyarakat kita yang terpapar gizi buruk di Pekanbaru. Begitupun dengan program UHC yang baru saja dilaunching kemarin, ini manfaatnya sangat banyak buat masyarakat sehingga harus disupport juga anggarannya,” tutup Sabarudi,” demikian Sabarudi.
© 2013-2022