BERTUAHPOS.COM — Jusuf Hamka menyatakan telah mendapat persetujuan pemegang saham untuk membuat laporan terhadap pejabat, Kementerian Keuangan atas dugaan pencemaran nama baik.
Jusuf Hamka merupakan Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP). Jusuf Hamka menunjuk Maqdir Ismail sebagai kuasa hukum untuk mengumpulkan dan mempelajari bukti-bukti untuk mempertegas gugatan yang akan diajukan.
Hal ini ditegaskan oleh Jusuf Hamka kepada awak media saat ditemui di Gedung Citra Marga, Kamis, 15 Juni 2023. “Pemegang saham sudah meminta lawyer Maqdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti,” kata Jusuf Hamka dikutip dari Bisnis.com.
Baca: Mahfud MD Turut Komentari Soal Utang Negara ke Jusuf Hamka: Sampai Sekarang Macet
Sebelum ini, Jusuf Hamka menyatakan bahwa dia juga akan melaporkan Kepala Satgas BLBI, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Stafsus Kemenkeu Strategis Yustinus Prastowo.
Sejauh ini, dia belum bisa memastikan siapa yang akan disebut dalam gugatan itu. Jusuf Hamka telah memberikan telah memberikan maaf kepada Ketua Satgas BLBI yang telah melakukan klarifikasi.
“Tetapi kalau yang satu lagi maaf saja, saya dibilang tidak dikenal, tidak ada saham, bukan pengurus, kemudian yang bersangkutan menuduh saya pribadi dan CMNP,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menunjukkan bukti kepemilikan dirinya di CMNP yang telah terdaftar dalam Administrasi Hukum Umum (AHU). Dalam laporan tahunan 2022, nama Jusuf Hamka tercantum sebagai pemegang manfaat terakhir dan memiliki saham melalui BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management.
Diberitakan sebelumnya, hal ini bermula dari ungkapan Rionald yang mengatakan bahwa CMNP memiliki utang ratusan miliar kepada negara. Bukan itu saja, Rionald mengatakan bahwa tiga perusahaan di bawah CMNP tercatat masih memiliki utang ratusan miliar terhadap negara terkait dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan grup Citra [CMNP]. Nominalnya ratusan miliar terkait BLBI,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 12 Juni 2023.***
