BERTUAHPOS.COM, KUANTAN SINGINGI — Maraknya perambahan hutan oleh para Mafia di Kuansing akhir-akhir ini, membuat Lembaga Dampak Lingkungan Kuansing angkat bicara.
Pasalnya, dari pemberitaan 2 hari terakhir membuat Sekjen Lembaga Dampak Lingkungan Kuansing Arif Cahyadi prihatin dan mempertanyakan kinerja UPT KPH Kehutanan Kuansing.
Arif Cahyadi menilai permasalahan lingkungan ini perlu menjadi perhatian serius baik dari pemerintah Kuansing hingga pemerintah pusat.
Saat ini, menurutnya, masalah lingkungan—terutama perambahan hutan yang terjadi di Kuansing—tidak juga menemui titik terang oleh pihak pemangku kebijakan seperti UPT-KPH wilayah kuansing.
“Kalau memang Kepala UPT KPH Kehutanan Kuansing sudah tidak mampu mundur saja dari jabatannya, agar bisa digantikan dengan yang lebih mampu,” tegas Arif Cahyadi kepada Bertuahpos.com, Senin, 11 April 2022.
Kata Arif, Karena sudah terlalu banyak kasus ilog dan perambahan hutan di kabupaten kuansing tidak terselesaikan, “…dan saya lihat pihak KPH tidak mampu lagi mengatasinya.”
“Kalau dibiarkan berlarut-larut yang namanya hutan di Kuansing bakal tidak ada lagi, kasihan anak cucu kita nanti hanya bisa mendengarkan cerita saja,” cetusnya.
“Dan saya minta dengan tegas kepada Gubernur Riau agar mengevaluasi kinerja DLHK riau khusus KPH wilayah Kuansing dan sesegera mungkin diganti agar lebih kreatif dalam menangani masalah dampak lingkungan di kuansing khusus ilog dan perambahan hutan-hutan ini,” sebutnya.
Arif menyebut langkah evakuasi itu merupakan hal yang mendesak. “Ini perlu evaluasi cepat, karena kalau lambat hutan akan semakin habis karena masyarakat butuh bukti kerja bukan banyak cakap saja,” tuturnya.
Bukan itu jasa, DLHK Riau juga ikut bertanggung jawab atas Kejurda hutan di Kuansing ini, “…karena merupakan bagian dari tugas merak juga.”
(bpc10)
