BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU– Viral postingan akun YLBHI sejajarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI ke-2 Soeharto. Apalagi ditambah narasi adanya kesamaan atas pemerintahan kedua Presiden tersebut.
Dilansir dari Detik.com, elite Partai Demokrat, Kamhar Lakumani turut angkat suara dan menyebut kritikan dari YLBHI itu sebagai refleksi. “Ekspresi koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia yang diamplifikasi YLBHI adalah bagian dari dinamika demokrasi. Bukan wacana picisan sebagaimana lazim dipertontonkan buzzerRp penguasa. Melainkan ini hasil refleksi mendalam sebagai evaluasi memasuki tahun ke-8 perjalanan Pemerintahan Jokowi,” sebut Kamhar Lakumani, Senin 14 Februari 2022.
Kamhar menyebut 10 poin yang disampaikan pada foto editan itu menandakan pemerintah telah gagal menjalankan amanat reformasi. Bahkan menurut Kamhar pemerintahan saat ini justru membawa keadaan seperti zaman Orde Baru (Orba).
“Dari 10 poin pemikiran yang dipresentasikan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan saat ini telah gagal menjalankan amanat reformasi, malah membawa Indonesia kembali seperti masa Orba yang ditandai sistem ekonomi yang bercorak kapitalisme perkoncoan (oligarki), sistem politik yang otoriter, dan sistem pemerintahan yang diresentralistik,” sebut Kamhar.
Kamhar menilai kritikan tersebut wajar dan tidak berlebihan. Baginya hal tersebut karena ingatan publik terkait UU Cipta kerja hingga UU Ibu Kota Negara (IKN) yang berjalan sangat cepat.
“Sangat wajar jika menimbulkan keresahan dan kritik mendalam utamanya bagi elemen masyarakat sipil (civil society) yang bisa membaca dengan jelas ke mana arah penguasa membawa bangsa ini. Masih kuat melekat dalam memori publik bagaimana revisi UU KPK, Ciptaker, pemindahan IKN dioperasi dan diwujudkan dalam waktu singkat tanpa ada uji publik,” sambung Kamhar.
Dirinya menyebut Presiden Jokowi mestinya membaca kritikan tersebut. Kamhar berpesan jangan sampai Presiden Jokowi menjadi malin kundang reformasi.
“Pak Jokowi harus membaca kritik ini sebagai masukan agar tak terjebak dan tercatat sebagai Malin Kundang Reformasi. Mengkhianati bahkan membunuh demokrasi yang melahirkannya sebagai anak kandung reformasi,” sebut Kamhar. (bpc4)
