BERTUAHPOS.COM – Pemerintah menyambut gembira tren penurunan harga minyak mentah di pasar komoditas internasional saat ini. Kondisi tersebut dianggap dapat mengkompensasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, Senin malam 15 Desember 2014, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang kini menjadi pengimpor minyak, penurunan harga minyak kini membuat kebutuhan pemerintah terhadap dolar AS terkait neraca perdagangan menjadi lebih sedikit. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah tidak begitu terbebani dengan pelemahan rupiah.
“Jadi, yang tadinya kami harus membayar sekian juta dolar per hari impor minyak, dengan harga yang turun tentu berkurang,” ujar Sofyan di Jakarta.
Untuk merespons penurunan signifikan harga minyak, ia melanjutkan, paling lambat akhir tahun ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberlakukan mulai tahun depan.
“Kami sedang formulasikan kebijakannya. Tapi intinya di satu sisi kami senang harga minyak internasional melemah, namun di sisi lain rupiah ikut melemah,” katanya.
Harga BBM bakal diturunkan?
Menko Sofyan mengatakan, sedikitnya ada tiga opsi yang sedang diformulasikan pemerintah guna merespons anjloknya harga minyak dunia. Salah satu opsinya adalah menurunkan harga BBM bersubsidi.
Namun, karena rupiah melemah terhadap dolar AS, opsi tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara matang apabila dipilih pemerintah.
“Dengan melemahnya rupiah, harga per liternya meningkat. Jadi kami akan lihat tentang semuanya, kami akan hitung dan mudah-mudahan akhir bulan ini akan ada keputusan,” katanya.
Opsi kedua lanjutnya adalah penerapan subsidi tetap untuk BBM bersubsidi per liternya. Pertimbangannya, apakah subsidi tetap akan berlaku untuk semua jenis BBM bersubsidi, atau hanya untuk jenis tertentu.
“Itu (subsidi tetap) termasuk yang kami akan lihat, subsidi tetap dengan varian,” imbuhnya.
Namun, Sofyan enggan untuk menyebutkan opsi ketiga yang mungkin dilakukan pemerintah. Karena masih dikasi secara mendalam
“Pokoknya ada satu lagi lah. Tapi kita lihat nanti,” katanya.(Viva)
© 2013-2022