Penanganan Covid-19 Pemprov Riau Dinilai Buruk, Isu Hak Interpelasi Mencuat

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Isu hak interpelasi mencuat di DPRD Riau. Buruknya penanganan Covid-19 di Riau menjadi penyebab utama.

Pimpinan DPRD Riau, Hardianto mengatakan isu penggunaan hak interpelasi kembali muncul usai ketidakhadiran Satgas Covid-19 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPRD Riau, Rabu 5 Mei 2021 pagi.

“Maka, kita akan bahas di internal DPRD Riau. Apakah akan membentuk panitia khusus (pansus), atau langsung menggunakan hak interpelasi,” kata Hardianto.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati sebelumnya mengusulkan DPRD Riau menggunakan hak interpelasi kepada Pemprov Riau.

Menurut Ade, saat ini tidak ada upaya terencana secara komprehensif dan berkesinambungan untuk penanganan Covid-19 di Riau dari tahun 2020 ke 2021.

Padahal, kata politisi PAN ini, ada refocusing anggaran hingga Rp497 miliar untuk penanganan Covid-19, namun tidak berdampak siginifikan ke penanganan Covid-19 di Riau.

“Maka saya secara pribadi meminta DPRD Riau menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Riau,” kata dia. (bpc4)