Tiga Tahun Diselidiki Polda Riau, Kejati Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Kopsa Peta ke Bank Riau Kepri

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Meski sudah tiga tahun Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap dugaan kredit fiktif Kolerasi Petani Sawit (Kopsa Peta) sebesar Rp30 miliar di PT Bank Riau Kepri Capem Sorek, namun hingga saat ini Kejaksaan Tinggi Riau belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Belum adanya SPDP dari penyidik Polda Riau terkait dugaan kredit fiktif Kopsa Peta tersebut dibenarkan Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Muspidauan SH, ketika dikonfirmasi bertuahpos.com Selasa 24 September 2019. “Sudah dicek, belum ada kita terima SPDP soal kredit fiktif Kopsa Peta dari Polda Riau,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Riau ketika dijabat AKBP Asep Iskandar, ketika dikonfirmasi bertuahpos.com Senin 4 April 2016, mengungkapkan, pihaknya sudah memintai keterangan terhadap 18 orang terkait dugaan kredit fiktif Kopsa Peta tersebut. 18 orang itu yakni petani, pihak koperasi dan PT BRK.

Pemeriksaan sementara saat itu, para petani mengaku tidak mengetahui adanya pinjaman di PT BRK. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka diminta pihak koperasi lalu diberikan sejumlah uang dengan nominal yang bervariatif.

“Warga tidak tau soal pinjaman itu, cuma mereka diberikan uang mulai Rp200 ribu, ada yang Rp300 Ribu. Pokoknya variatiflah,” ungkapnya.

Dari informasi yang dirangkum bertuahpos, kasus ini bermula dari Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Sorek Kab Pelalawan Riau yang memberikan fasilitas kredit kepada Koperasi Kopsa Peta dengan total Rp 30 miliar. Namun, dalam proses penyaluran kredit ini diduga ada permainan oknum BRK sendiri.

Mantan pimpinan BRK Capem Sorek berinisial IL diduga memberikan perintah kepada devisi pemasaran BRK Capem Sorek untuk memberikan kredit jenis fasilitas berupa kredit pengusaha kecil dengan platfom Rp 75 juta hingga Rp 175 juta per/orangnya.

Dalam proses, pengajuan sampai pemberian fasilitas kepada debitur atas anggota koperasi tersebut, diduga terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku.***(bpc17)