Juli Diputuskan, Dimana Posisi BUMD dalam Blok Rokan? Ini Kata Pemprov Riau

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Juli 2018 pemerintah akan umumkan siapa yang bakal menggarap sisa sumur minyak di Blok Rokan. Sejauh ini baru PT. Pertamina (Persero) dan PT. Chevron Pasifik Indonesia yang sudah mengajukan permohonan resmi.

Sementara Pemprov Riau sejak awal sudah menyatakan diri keikutsertaannya, supaya dapat bagian dalam pengelolaan blok tersebut. Lantas dimana posisi BUMD Riau nanti?

Asisten II Setdaprov Masperi, mengatakan, terhadap Blok Rokan pemerintah tidak hanya memblok untuk PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi milik negara. Tapi juga memberikan kesempatan kepada yang lain.

Baca: Pakar Perminyakan Sayangkan Provinsi Riau Belum Ajukan Penawaran Kelola Blok Rokan

Artinya kalau sebelumnya PT. Chevron menjadi pengelola utuh, nantinya PT. Chevron bisa jadi hanya diberi kesempatan untuk bisa mengambil bagian itu pasca habis kontrak tahun 2021 nanti.

“Berarti Chevron masih punya kesempatan. Termasuk juga dengan perusahaan yang sebelumnya menyatakan diri berminat untuk mengambil bagian dari blok itu,” katanya kepada bertuahpos.com, saatnm ditemui usai salat Jumat, di Pemprov Riau, Jumat, tanggal 18 Mei 2018 di Pekanbaru.

Masperi menegaskan, Pemprov Riau sendiri selain PI 10 persen, Pemprov berkeinginan agar Perusahaan daedah diberi keleluasaan dalam mengelola Blok Rokan melalui BUMD. Upaya melayangkan surat ke Kemen ESDM terhadap keinginan itu sudah dilakukan.

Baca: Juli Ditentukan, Pemprov Berharap Bisa Kelola Blok Rokan dengan Pola Kemitraan

Dia menambahkan, harapan besar melalui Pemprov Riau yang ditunjuk kepada BUMD, perusahaan daerahlah yang menjadi operator. Hal demikian bisa saja dilakukan sebab Pemprov Riau sudah punya Bumi Siak Pusako (BSP) yang selama ini terbukti mampu untuk mengelola sektor Migas.

“Memang untuk 100 persen mengelola itu tidak akan mungkin. Karena untuk mengelola Migas itu padat modal, teknologi tinggi dan padat SDM,” sambungnya. “Makanya memungkinan nanti 50:50 lah. Siapa yang sanggup join dengan kita.”

Intinya tidak masalah pemerintah akan menetapkan PT. Pertamina (Persero), atau PT. Chevron yang akan ditunjuk nantinya. Yang jelas Pemprov Riau akan join untuk mengelola sisa Blok Rokan itu berdasarkan pola kerjasama dengan salah satu perusahaan yang ditunjuk pemerintah.

“Misalnya, Chevron ditunjuk lagi. Maka 10 persen dari hasil itu sudah menjadi jatah Pemprov Riau. Berarti masih ada 90 persen. Nah, kita sanggupnya bedapa. Kalau hanya 30 persen berarti sejumlah itu yang kita kelola,” tambahnya. (bpc3)