BERTUAHPOS.COM — Kepercayaan publik terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru menjadi sorotan menurut hasil survei yang dilakukan TOP Riau Research Centre (TOP R2C). Mayoritas warga meragukan kesungguhan wakil rakyat dalam menjalankan tugas.
Ketua TOP R2C, Adlin Sambuaga, mengatakan bahwa survei ini melibatkan 350 responden ini juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan anggota dewan dinilai buruk, dengan banyak nomor telepon dan WhatsApp anggota DPRD yang tidak dapat dihubungi lagi.
Menurut TOP R2C, survei ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 100 hari anggota DPRD Kota Pekanbaru setelah pelantikan. Survei berlangsung pada 8-15 Desember 2024 menggunakan metode multistage random sampling dengan 350 responden yang dipilih secara acak dari Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Pekanbaru 27 November 2024.
“Survei dilakukan di 35 kelurahan dengan margin of error sebesar 5,5%,” katanya.
Adlin menjelaskan, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas warga Pekanbaru meragukan kesungguhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sebanyak 50% responden menyatakan tidak percaya bahwa anggota DPRD bekerja dengan serius dan bebas dari korupsi, sementara 44,9% menyatakan percaya, dan 5,1% tidak memberikan jawaban.
Survei juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara anggota DPRD dan konstituen masih lemah. Mayoritas responden (54,4%) mengaku tidak bisa lagi menghubungi nomor telepon atau WhatsApp anggota DPRD yang mereka ketahui sebelumnya. Hal ini mencerminkan kurangnya komunikasi efektif antara wakil rakyat dan masyarakat.
Namun, beberapa anggota DPRD mendapat penilaian positif dari masyarakat. Zulkardi mendapat dukungan tertinggi sebesar 6,3%, diikuti oleh Rizki Bagus Oka dengan 4,8%.
Empat nama lainnya, yaitu Hamdani, Syamsul Bahri, Zainal Arifin, dan Arwinda Gusmalina, masing-masing meraih dukungan sebesar 3,1%. Anggota DPRD lainnya memperoleh dukungan di bawah 3%.
“Temuan ini menjadi catatan penting bagi anggota DPRD Kota Pekanbaru untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar kepercayaan publik dapat dipulihkan,” jelas Adlin.***