BERTUAHPOS – Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan rencana strategis Pemerintah Provinsi Riau untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memaksimalkan aset daerah, termasuk mempertimbangkan opsi penjualan Stadion Utama Riau.
Dalam keterangannya, Wahid menyatakan bahwa Stadion Utama Riau yang terletak di Kompleks Universitas Riau, hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, bahkan cenderung menjadi beban pengeluaran. Oleh karena itu, dirinya telah mempertimbangkan untuk menawarkan stadion tersebut kepada investor swasta.
“Saya sudah berpikir untuk menjual Stadion Utama. Beberapa sudah saya tawarkan ke investor, tapi memang belum ada yang berminat,” ujar Wahid dalam Rapat Kerja Perangkat Daerah (RKPD), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat 1 Mei 2025.
Wahid mengklaim, upaya menawarkan stadion ini ke pihak lain merupakan bagian dari strategi pemanfaatan aset agar tidak terus-menerus membebani keuangan daerah. Meski belum ada pihak yang menyatakan ketertarikan, Pemprov Riau tetap membuka peluang kerja sama dalam berbagai bentuk, termasuk skema pengelolaan bersama.
“Kami sedang memikirkan aset mana saja yang bisa dimaksimalkan agar tidak jadi beban APBD. Untuk stadion utama, kami dorong bentuk kerja sama yang penting nilai asetnya tidak berkurang,” lanjut Wahid.
Stadion Utama Riau sendiri merupakan salah satu fasilitas olahraga terbesar di Sumatera dengan kapasitas mencapai 43.000 penonton. Dibangun untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012, stadion ini kini jarang digunakan dan memerlukan biaya pemeliharaan rutin yang tidak kecil.
Gubernur menegaskan, langkah utama saat ini adalah menjaga nilai dan kondisi aset agar tetap layak pakai, sembari menunggu minat investor atau pihak ketiga yang ingin bekerja sama. “Kita jaga dulu nilainya. Jangan sampai jadi aset yang terbengkalai dan menurun nilainya,” pungkas Wahid.
Pemerintah Provinsi Riau disebut juga tengah menginventarisasi aset-aset daerah lainnya untuk ditinjau kembali potensi ekonominya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi fiskal sekaligus optimalisasi pendapatan non-pajak di tengah tantangan keterbatasan anggaran daerah.***
