BERTUAHPOS – Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, didorong agar dapat mengubah pola pikir anak buahnya agar bagaimana bisa bekerja lebih optimal dan fokus kepada pendapatan daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, Masuri, belum lama ini. Selain mengubah pola pikir, Kelapa OPD yang ditunjuk “haruslah orang yang benar-benar mengerti dengan arah kebijakan ekonomi Riau yang juga berorientasi pada pendapatan daerah,” katanya di Pekanbaru.
Masuri menilai Kepala OPD dan perangkatnya tidak cukup hanya sibuk dengan pekerjaan rutin mereka menjalankan tugas harian. Soal PAD, kata dia, juga harus dibebankan kepada OPD dan ‘memaksa’ mereka untuk bekerja kreatif agar pencapaiannya benar-benar sesuai target.
“OPD itu harus berpikir dan bertindak sebagai lembaga serta stakeholder yang bertanggung jawab langsung terhadap sektor yang dikelolanya,” tambahnya.
Perubahan cara pandang, kata Masuri, akan membuat kinerja OPD dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah secara signifikan, sekaligus memperkuat kontribusi sektor-sektor ekonomi yang ada di Riau.
Menurutnya, masih banyak potensi daerah yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan, namun hingga kini belum tergarap secara maksimal. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas.
Situasi tersebut diperparah oleh dilema fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, yakni ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pendapatan daerah relatif kecil, sementara kebutuhan belanja terus meningkat.
Masuri menggambarkan kondisi keuangan daerah saat ini seperti “besar pasak daripada tiang”, di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima pemerintah.
Pemprov Riau saat ini berada pada posisi sulit karena harus memilih antara menekan belanja untuk mengurangi defisit dan utang, atau tetap meningkatkan belanja yang berisiko menambah beban fiskal di masa depan.
Di sisi lain, Masuri menyebut bahwa kewajiban utang tetap harus diselesaikan karena merupakan beban kebijakan masa lalu yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah saat ini.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, Masuri mendorong pemerintah daerah lebih serius menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru, serta mengevaluasi kegiatan yang tidak bersifat mendesak.
“Belanja pegawai harus tetap dipertahankan demi kelancaran roda pemerintahan. Namun, belanja nonprioritas seperti seminar dan kegiatan seremonial perlu dikurangi agar anggaran dapat dialihkan ke program yang berdampak langsung,” tambahnya.***
