BERTUAHPOS.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menjadi saksi pertama dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024.
Dalam penjelasannya, Muhadjir menyoroti program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diawasi oleh kementeriannya.
Meskipun mengakui potensi politisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), Muhadjir menegaskan bahwa, “Pemberian bansos tidak berkaitan dengan kepentingan politik pemilu.”
Menurutnya, pemerintah memiliki target untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024, dengan memberikan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, terutama dalam hal komoditas pangan.
Selain Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga dipanggil sebagai saksi dalam sidang tersebut.***
