BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Sepanjang 2018 Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK sudah menjerat beberapa kepala daerah. Ini membuktikan kalau korupsi masih berpeluang besar melibatkan kepala daerah.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, S.Sos, M.Si kepada bertuahpos.com mengatakan alasan sederhana mengapa kepala daerah selalu terbelit dalam lingkaran korupsi, tidak lain karena besarnya dana politik [cost politic].
“Oleh sebab itu ada upaya mengembalikan cost politic yang sudah dikeluarkan saat mereka akan naik menjadi kepala daerah,” katanya saat berbincang dengan bertuahpos.com, Jumat, 14 Desember 2018 di Pekanbaru.
Baca:Â Peringati HAKI, Dirjen Perbendaharaan Riau Bagi Coklat di Bundaran Tugu Zapin
Dia menambahkan, tidak bisa dipungkiri, bahwa cost politic yang besar ini cikal bakal menyeret kepala daerah dalam lingkaran korupsi. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan literasi manusia di wilayah generasi penerus.
Aidil mengatakan indikasi bahwa kepala daerah harus menyiapkan dana politik yang besar kemudian diganti setelah dia [kepala daerah] menduduki posisi, pada prinsipnya sudah menjadi rahasia umum.
“Sedangkan untuk menjadi kepala desa saja cost politic-nya besar, apalagi menjadi bupati dan Gubernur. Belum lagi setoran-setoran politik yang lain. Meskipun semuanya harus dilaporkan dalam LHKPN, namun yakinlah tidak semua juga yang mereka laporkan. [bpc3]
