BERTUAHPOS.COM – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ada sejumlah daerah di Indonesia yang tidak merespons dengan baik upaya pemerintah pusat mengendalikan penyebaran virus Corona (COVID-19) dan juga meredam dampak sosial ekonomi yang mengikutinya.
Dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur daerah-daerah tersebut.
“Ini artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” kata Presiden membuka sidang kabinet paripurna dari Istana Bogor melalui video conference, Selasa 14 April 2020.
Jokowi mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Kemudian ada 140 daerah yang belum menanggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19.
Padahal sejak awal Indonesia terpapar Covid-19, Presiden sudah menginstruksikan setiap pemerintah daerah untuk menyisir APBD tahin ini yang bukan prioritas. Seluruh anggaran tersebut harus difokuskan terkait COVID-19, baik bidang kesehatan maupun bantuan sosial kepada masyarakat.
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya,” kata Jokowi.
Seperti yang telah berulang kali disampaikan Jokowi, ada tiga hal yang menjadi prioritas. Pertama penanganan kesehatan masyarakat, kedua jaring pengaman sosial, dan ketiga stimulus bagi pelaku usaha kecil.
Jokowi pun meminta Mendagri dan Menkeu membuat pedoman khusus bagi pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refokusing APBD. “Sehingga pemerintah pusat, pemda memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi peneyebaran COVID-19,” ujar Presiden. (bpc3)
© 2013-2022