BERTUAHPOS.COM — Pengamat politik dan akademisi Universitas Riau (Unri), Dr. Saiman Pakpahan, menyoroti tema Debat Publik Pemilihan Walikota (Pilwako) Pekanbaru yang dinilai belum menyentuh isu-isu penting yang diharapkan oleh masyarakat.
Salah satu isu yang absen dari agenda debat adalah pemberantasan korupsi, yang dianggap sangat krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menurut Saiman, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mengusung tema “Kesejahteraan, Sosial, Ekonomi, Seni Budaya, dan Pengelolaan Lingkungan” pada debat publik pertama.
Sementara untuk debat putaran kedua yang akan digelar pada Selasa 19 November 2024, tema yang dipilih adalah “Membangun Kota Pekanbaru Yang Sehat, Cerdas, dan Berdaya Saing Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional”.
Namun, kedua tema tersebut dinilai tidak mencerminkan isu yang paling relevan dan dinantikan oleh warga Pekanbaru, yaitu transparansi dan pencegahan korupsi.
“Isu yang paling krusial menurut beberapa informasi dari masyarakat adalah soal transparansi dan pemberantasan korupsi. Tema yang diusung KPU belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” kata Saiman saat dihubungi, Senin 18 November 2024.
Saiman menyebutkan bahwa para pasangan calon (paslon) Walikota seharusnya mampu menyampaikan visi dan misi yang tidak hanya normatif, tetapi juga menyentuh solusi konkret atas persoalan di Pekanbaru, termasuk korupsi.
“Visi misi itu harus diposisikan sebagai pandangan proyektif para calon terhadap persoalan yang ada di Kota Pekanbaru. Mereka seharusnya mampu menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat dan cara penyelesaiannya,” ungkap Saiman.
Ia juga menyoroti bahwa pada debat pertama, sempat ada pembahasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik serta potensi korupsi. Namun, tema tersebut tampaknya hilang pada debat kedua.
“Di tema awal sempat disinggung tata kelola pemerintahan, terutama mengenai pencegahan korupsi, tapi sayangnya isu tersebut tidak lagi menjadi sub tema dalam debat selanjutnya. Padahal, itu yang ditunggu oleh masyarakat,” tegasnya.
Saiman menambahkan bahwa pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan tidak hanya berkutat pada isu kesehatan dan lingkungan, tetapi juga transparansi anggaran dan langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Menurutnya, KPU harus lebih peka dalam menangkap aspirasi masyarakat.
“Soal transparansi, itulah yang ditunggu oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Panelis dan KPU seharusnya lebih jeli menangkap kebutuhan ini. Kita ingin kontestasi Pilwako yang sehat, jujur, dan adil. Maka, KPU harus memulainya dengan kejujuran dalam menyusun tema debat,” ujar Saiman.
Lebih lanjut, muncul isu di masyarakat bahwa KPU Kota Pekanbaru sengaja tidak mengangkat tema korupsi karena adanya calon Walikota yang diduga terlibat kasus hukum. Saiman khawatir jika hal ini benar, maka opini publik akan semakin liar dan berdampak pada kredibilitas Pilwako.
“Jangan sampai ada dugaan masyarakat bahwa KPU berpihak. Kalau penyelenggara tidak transparan dan jujur, maka proses demokrasi berikutnya bisa terganggu. Kalau ada yang merasa tidak puas dengan tema debat, sebaiknya disampaikan secara formal kepada penyelenggara,” tandas Saiman.
