• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Jumat, Oktober 9, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Bongkar Kerja Sama Ilegal PT AKT, Kejagung Didesak Seret Pejabat Pengawas Tambang Samin Tan

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
7 April 2026
Bongkar Kerja Sama Ilegal PT AKT, Kejagung Didesak Seret Pejabat Pengawas Tambang Samin Tan

Bongkar Kerja Sama Ilegal PT AKT, Kejagung Didesak Seret Pejabat Pengawas Tambang Samin Tan

277
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS — Dugaan kolaborasi maut antara pihak swasta dan penyelenggara negara dalam kasus korupsi tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) kini semakin disorot.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengungkap bahwa PT AKT milik tersangka Samin Tan tetap melakukan penambangan dan penjualan batu bara hingga tahun 2025, meski izin resminya telah dicabut sejak 2017.

Operasi ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun ini diduga kuat melibatkan kerja sama dengan oknum penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan.

Dalam konferensi pers pada 28 Maret 2026 lalu, Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut adanya peran aktif oknum pejabat dalam memuluskan penggunaan dokumen tidak sah.

“Tersangka ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum tetap melakukan pertambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan,” kata Syarief. Meski demikian, hingga saat ini identitas para pejabat tersebut belum dibeberkan oleh pihak Kejagung.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, yang menilai Kejagung harus segera menetapkan tersangka dari unsur pemerintah jika bukti telah kuat. Hari mengingatkan bahwa penegakan hukum harus menyentuh semua lini tanpa pandang bulu.

“Penegakan hukum harus menyasar semua pihak yang terlibat tanpa kecuali, termasuk jika ada pejabat negara yang ikut berperan,” katanya.

Menurutnya, pembiaran terhadap oknum pejabat hanya akan melanggengkan praktik korupsi di sektor sumber daya alam.

SDR juga memperingatkan Kejagung agar waspada dalam memverifikasi informasi terkait dugaan inisial pejabat yang beredar luas di masyarakat guna menjamin keadilan. Integritas pemerintahan dipertaruhkan jika aktor intelektual di balik perizinan palsu ini tidak segera diumumkan.

“Jika memang ada keterlibatan penyelenggara negara, Kejagung harus berani mengungkapnya. Ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan tebang pilih,” ujar Hari menutup keterangannya.***

Tags: HukumKejagungKorupsisalim tantambang
Share7Tweet4Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

111 Tersangka Karhutla di Riau, Jikalahari Pertanyakan: Korporasinya Mana?
Hukum Kriminal

111 Tersangka Karhutla di Riau, Jikalahari Pertanyakan: Korporasinya Mana?

...

Read moreDetails
Kapolres Bengkalis Beberkan Modus Kurir Sabu 29 Kg: Jaringan Internasional Terendus Lewat Laporan Warga

Polisi Ungkap Jaringan Internasional di Balik Aksi Kejar-kejaran Kurir Sabu di Bengkalis

Izin Pertambangan Rakyat Kuansing Dipercepat, Masyarakat Butuh Solusi Legal Penambang Emas Lokal

Izin Pertambangan Rakyat Kuansing Dipercepat, Masyarakat Butuh Solusi Legal Penambang Emas Lokal

Polisi Sebut Penggeledahan Toko Emas di Kampar Berkaitan dengan PETI

Polisi Sebut Penggeledahan Toko Emas di Kampar Berkaitan dengan PETI

Perkara Dugaan Korupsi Abdul Wahid P21, Ketiga Tersangka Segera Disidangkan

Memori Banding Abdul Wahid Belum Diserahkan ke Pengadilan

Kota Newport Terima $20.000 untuk Lawan Fasilitas Imigrasi

Kota Newport Terima $20.000 untuk Lawan Fasilitas Imigrasi

Next Post
Belasan Kandidat Berebut Kursi Direksi PT Riau Petroleum, Pansel Minta Kawal Rekam Jejak

Belasan Kandidat Berebut Kursi Direksi PT Riau Petroleum, Pansel Minta Kawal Rekam Jejak

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.