BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Forum WALHI Region Sumatera digelar untuk membahas berbagai isu lingkungan untuk advokasi. Pertemuan yang dilaksanakan di Pulau Galang, Batam, Kepri itu, belum lama ini, mengangkat tema: Perumusan Rencana Advokasi Lingkungan Hidup Kepulauan Riau. Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City, juga turut dibahas dalam pertemuan itu.
Forum WALHI Region dihadiri oleh para eksekutif WALHI dari berbagai wilayah di Sumatera, yakni WALHI Aceh, WALHI Sumatera Utara, WALHI Sumatera Barat, WALHI Riau, WALHI Jambi, WALHI Sumatera Selatan, WALHI Bengkulu, WALHI Kepulauan Bangka Belitung, dan WALHI Lampung.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Even Sembiring, menyoroti konflik agraria dan perselisihan sumber daya alam yang muncul akibat ambisi proyek Rempang Eco-City.
“Hal ini mendorong WALHI Riau untuk terlibat secara aktif di Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru, menekankan tanggung jawab mereka sebagai kantor regional terdekat tanpa keberadaan kantor di Provinsi Kepulauan Riau,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bertuahpos.com, Selasa, 5 Desember 2023.
Even menekankan, upaya advokasi dan pengorganisiran telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2023, meningkat setelah peristiwa 7 dan 11 September 2023.”
Solidaritas yang terbentuk dengan masyarakat lokal di Rempang, Galang, dan Galang Baru, menolak relokasi akibat proyek Rempang Eco-City, menghasilkan pembentukan koalisi ‘Solidaritas Nasional untuk Rempang.’
WALHI Region Sumatera secara aktif mendukung proses advokasi tersebut, dengan tim dari berbagai wilayah membantu WALHI Riau sejak Oktober 2023.
“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan lingkungan bersama-sama, melibatkan WALHI Aceh, WALHI Bengkulu, WALHI Jambi, WALHI Sumatera Barat, WALHI Sumatera Selatan, dan WALHI Bangka Belitung,” katanya.
Dalam forum tersebut, Even menegaskan, bahwa isu lingkungan di Kepulauan Riau sangat penting, bukan cuma sebatas Rempang Eco-City. Tantangan sejarah seperti aktivitas pertambangan dan izin mengancam keberlanjutan wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil, dengan dampak kerugian yang signifikan bagi nelayan tradisional.
“Isu terkini tentang privatisasi pulau dan kawasan pariwisata juga menjadi ancaman, memaksa warga untuk relokasi,” tuturnya.
Even, dalam laporannya menyampaikan kekhawatiran tentang dominasi logika kapitalis di provinsi tersebut, menghambat perlawanan masyarakat sipil dan meminimalkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.
“Forum WALHI Region Sumatera menyimpulkan bahwa isu lingkungan belum menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat sipil di Provinsi Kepulauan Riau,” tuturnya.
Oleh karena itu, penguatan isu lingkungan dan gerakan harus menjadi tanggung jawab bersama untuk semua eksekutif WALHI Region Sumatera, termasuk pendirian kantor regional untuk memperkuat perjuangan lingkungan di Kepulauan Riau.
WALHI Region Sumatera menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.
Selain itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan membatalkan rencana Pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City.
Forum ini ditutup dengan kesepakatan untuk meningkatkan upaya, agar isu lingkungan menjadi prioritas utama di provinsi itu.***
