BERTUAHPOS — Fenomena cuaca ekstrem akibat El Nino Godzilla memicu krisis lingkungan serius di Indonesia, ditandai kekeringan panjang yang meluas dan mengancam ketersediaan air serta produksi pangan.
Data BMKG hingga Maret 2026 menunjukkan sekitar 7 persen Zona Musim telah memasuki fase kemarau, sementara mayoritas wilayah diperkirakan mengalami musim kering pada April hingga Juni.
Analisis WALHI mengungkap tingkat kekeringan berada pada kategori sedang hingga ekstrem, dengan wilayah paling terdampak meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan, terutama pada sumber air bersih dan keberlanjutan ekosistem.
“Ketika terjadi El Nino kondisi kekeringan semakin ekstrem yang berdampak pada krisis air bersih, gagal panen dan mengalami krisis pangan,” kata Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial WALHI, Musdalifah, dalam keterangan tertulisnya
Di tengah situasi tersebut, WALHI menilai ketahanan pangan nasional masih rentan karena ketergantungan pada impor. Data Badan Pusat Statistik periode Januari–Maret 2025 mencatat impor pangan mencapai 13.629 ton. Ketergantungan ini dinilai memperbesar risiko saat produksi dalam negeri terganggu oleh faktor iklim.
WALHI juga mengkritik pola pembangunan yang mempercepat kerusakan lingkungan, terutama melalui alih fungsi lahan produktif menjadi perkebunan monokultur, proyek infrastruktur, dan investasi skala besar di wilayah pesisir serta pulau kecil. Praktik tersebut dinilai menggerus daya dukung lingkungan sekaligus mengancam sumber pangan masyarakat lokal.
Secara historis, El Nino berulang kali menekan produksi pangan nasional. Pada periode 1997–1998, produksi padi turun hingga 3,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 6 persen dibandingkan 1996, yang turut memicu lonjakan harga. Sementara pada 2024, produksi beras turun 2,28 juta ton atau 17,52 persen pada periode Januari hingga April dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mengantisipasi dampak krisis, Badan Pangan Nasional menyatakan telah menyiapkan cadangan beras pemerintah sebesar 4,6 juta ton. Namun, WALHI mengingatkan ketersediaan stok harus diimbangi distribusi yang merata agar dapat menjangkau masyarakat rentan.
Selain itu, pemenuhan hak atas pangan menjadi isu krusial di tengah krisis lingkungan akibat El Nino. Standar internasional Komite Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB menegaskan setiap individu harus memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang layak setiap waktu.
WALHI menilai situasi ini menuntut langkah konkret negara untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memastikan distribusi pangan yang adil agar dampak El Nino Godzilla tidak berkembang menjadi krisis multidimensi.[]
