BERTUAHPOS — Kritik tajam kembali ditujukan ke Pemprov Riau setelah Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 3 November 2025.
Pengamat kebijakan anggaran, Triono Hadi, menilai OTT KPK terhadap Gubernur Riau merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan, sekaligus memalukan, mengingat kasus dugaan korupsi itu kembali mencoreng wajah Pemprov Riau.
“Di tengah masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, biaya pendidikan mahal, dan berbagai tekanan hidup lainnya, pejabat masih tega menjarah uang rakyat. Peristiwa OTT ini sungguh memprihatinkan,” kata Triono kepada Bertuahpos, Selasa, 4 November 2025.
Menurutnya, tindakan korupsi itu juga bertolak belakang dengan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tantangan kebijakan fiskal nasional. Alih-alih mencari cara memperkuat pelayanan publik dan menambah pendanaan baru, “justru uang rakyat dikorupsi,” ujarnya.
Triono mengatakan bahwa Gubernur Riau sebelumnya kerap mengeluhkan defisit anggaran daerah. Secara logika, kalau memang keuangan daerah defisit, seharusnya tidak akan tega dikorupsi. “Ini sangat kontradiktif,” tegasnya.
Dengan demikian, menurutnya, kasus ini menjadi bukti masih lemahnya sistem dan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah.
“Kalau benar kasusnya terkait PBJ, berarti sistem kita masih memberi ruang untuk korupsi, seperti praktik markup, suap, dan kickback,” jelasnya.
Selain itu, Triono menyoroti faktor moral dan integritas pejabat yang rendah. Pejabat dengan integritas rendah akan menganggap korupsi sebagai hal biasa, dan ini masalah moral pejabat yang belum tuntas.
Kendati demikian, langkah cepat KPK patut diapresiasi dan meminta lembaga antirasuah itu menuntaskan penyidikan hingga seluruh aktor yang terlibat terungkap.
Dia juga menekankan pentingnya peran Inspektorat dalam memperkuat pengawasan sejak tahap penganggaran.
Inspektorat harus memastikan standar harga wajar, kontrol ketat, dan sistem pengawasan yang berjalan. Tanpa itu, korupsi seperti ini akan terus terjadi. Hanya nasib yang menentukan siapa tertangkap dan siapa tidak,” ujarnya.
Seperti ramai diberitakan sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid, beserta sejumlah pejabat di Dinas PUPR dan pihak swasta diwartakan terjaring OTT KPK. Setelah menjalani proses pemeriksaan pada Senin malam, mereka diboyong ke kantor KPK di Jakarta, Selasa pagi, 4 November 2025.***
