BERTUAHPOS.COM — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat kecamatan dari warganya sendiri. Dia diduga telah melakukan praktik korupsi. Warga, melakukan aksi demonstrasi di persimpanga Jalan Gaza dan Balfour pada Jumat malam, 17 Juli 2020. Ini sudah aksi yang ketiga kalinya dilakukan dalam sepekan.
Dalam aksi unjuk rasa terbaru ini, warganya mengkritik dan mengecam pemerintah Netanyahu. Warga Israel menuding bahwa pemerintah mereka tak hanya korupsi tapi juga kacau dan tak kompeten. Orang-orang yang ikut dalam aksi itu membawa plakat bertukiskan, ‘Tsunami akan datang’, termasuk gambar ikan mati dengan kalimat, ‘bau busuk korupsi’.
Mantan kepala staf Pasukan Pertahanan Israel Dan Halutz turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Dia menilai sudah tiba waktunya bagi Netanyahu untuk mundur. “Sebelum dia menghancurkan negara ini, kita harus mengeluarkannya dari posisinya. Prioritasnya adalah membela dirinya dan sejauh yang ia khawatirkan negara bisa terbakar dan semua orang bisa kelaparan,” ujarnya, dikutip laman Times of Israel.
Republika.com menuliskan bahwa pada Kamis pekan lalu aksi yang sama berlangsung di depan kediaman resmi Netanyahu. Penyelenggara menyebut aksi unjuk rasa itu sebagai “Siege of Balfour (Pengepungan Balfour)”.
Selain suara kritik korupsi, massa memprotes rencana pemerintah menerapkan lockdown pada akhir pekan dan melarang pertemuan publik sebagai bagian dari mencegah penyebaran COVID-19. Karena mereka anggap, itu hanya akal-akalan pemerintah agar warga tak lagi mendemo Netanyahu di akhir pekan.
Pada Selasa lalu, demonstrasi sempat berujung ricuh. Polisi menggunakan meriam air dan mengerahkan personel untuk membubarkan massa yang memblokir sistem kereta ringan Yerusalem setelah tengah malam. Saat ini, Perdana Menteri Israel Netanyahu tengah menghadapi tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus berbeda.
Dia pun dituding terlibat dalam kasus suap. Netanyahu telah membantah keterlibatannya dalam kasus-kasus tersebut. Netanyahu mengklaim tuduhan itu merupakan sebuah persekongkolan dari lawan politik, media, penegak hukum, dan jaksa penuntut untuk menyisihkannya dari jabatannya. (bpc2)
