BERTUAHPOS — Penolakan uang tunai rupiah dalam setiap transaksi bisa berbuntut panjang. Mata uang rupiah adalah salah satu bentuk kedaulatan negara. Keberadaannya menjadi identitas bangsa, sehingga bagi siapapun yang menolak rupiah saat transaksi dapat dikenakan sanksi, bahkan sanksi pidana.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI. Ketentuan itu telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa rupiah wajib diterima untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban, maupun transaksi keuangan lainnya di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Deni Prakoso menjelaskan, penggunaan rupiah dalam sistem pembayaran tidak dibatasi pada satu kanal tertentu. Masyarakat dapat menggunakan rupiah baik melalui pembayaran tunai maupun non-tunai, seperti kartu atau QRIS.
“Pemilihan kanal pembayaran itu sifatnya fleksibel dan ditentukan berdasarkan kenyamanan serta kesepakatan para pihak yang bertransaksi. Yang diatur oleh undang-undang adalah kewajiban menggunakan dan menerima rupiah, bukan kewajiban memilih metode pembayaran tertentu,” ujarnya.
Saat ini, BI memang secara aktif mendorong penggunaan pembayaran non-tunai karena dinilai cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Selain itu, transaksi non-tunai juga dapat mengurangi risiko peredaran uang palsu di masyarakat. Kendati demikian, dorongan digitalisasi sistem pembayaran tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus peran uang tunai dari aktivitas ekonomi nasional.
Meski demikian, Denny mengakui bahwa tantangan yang datang dari kondisi demografi dan geografis Indonesia membuat uang tunai masih sangat dibutuhkan dan digunakan secara luas, terutama di berbagai wilayah yang akses digitalnya belum merata. Oleh sebab itu, kewajiban menerima rupiah tetap berlaku penuh, termasuk dalam bentuk uang tunai, selama uang tersebut sah dan tidak diragukan keasliannya.
Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Mata Uang juga menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah hanya dapat dibenarkan apabila terdapat keraguan atas keaslian fisik uang tersebut.
“Di luar alasan itu, penolakan pembayaran rupiah merupakan pelanggaran hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 21 yang menyatakan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran dan penyelesaian kewajiban uang lainnya di wilayah Indonesia,” tambahnya.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang menolak menerima rupiah dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan serta pidana denda paling banyak Rp200 juta.
Undang-undang hanya memberikan pengecualian terbatas terhadap kewajiban penggunaan rupiah, antara lain untuk transaksi tertentu dalam pelaksanaan anggaran negara, hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan valuta asing di perbankan, serta transaksi pembiayaan internasional.
BI menegaskan bahwa kebijakan internal suatu institusi atau pelaku usaha yang hanya menerima pembayaran non-tunai tidak boleh bertentangan dengan konstitusi mata uang nasional.
“Transformasi sistem pembayaran nasional harus berjalan inklusif, dengan memberikan pilihan yang luas kepada masyarakat, tanpa menghilangkan hak mereka untuk menggunakan rupiah dalam bentuk uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah,” jelas Denny.***
