BERTUAHPOS — Kuasa hukum terdakwa Ike Kusumawati, Erdi Surbakti, meminta Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia untuk mengawasi jalannya persidangan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan ini diajukan demi memastikan proses peradilan berlangsung adil dan transparan.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Erdi Surbakti, melalui surat resmi yang dikirim ke KY pada Senin, 19 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa kehadiran KY dibutuhkan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kliennya, yang saat ini menghadapi tuntutan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dalam kasus dugaan penipuan deposito fiktif.
“Kami meminta Komisi Yudisial RI supaya mengawasi para hakim dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara No. 157/Pid/B/2025/PN Jkt.Sel, demi terciptanya suatu keadilan,” ujar Erdi.
Majelis hakim dalam perkara ini diketuai oleh Raden Ari Muladi, dengan hakim anggota Samuel Ginting dan Jan Oktavianus.
Erdi menyebut bahwa tim kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di antaranya, adanya dugaan pemalsuan slip setoran senilai Rp2 miliar di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bidakara, yang disertai catatan “uang titipan dua bulan” yang diduga ditambahkan secara tidak sah.
Selain itu, Erdi juga menyoroti surat pernyataan tertanggal 5 April 2020 yang diduga digunakan untuk menguatkan klaim Edy Syahputra selaku pelapor. Surat tersebut mencatut nama Raden Nuh, namun saat bersaksi di bawah sumpah, Raden Nuh membantah pernah menulis dokumen tersebut.
“Jika benar bukti-bukti tersebut dipalsukan, maka dakwaan dan tuntutan terhadap klien kami menjadi tidak berdasar secara hukum,” tegas Erdi. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk ketidakadilan yang harus dilawan, dan menyatakan bahwa Ike telah membuat laporan polisi pada 19 April 2025 atas dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.
Sebagai tambahan argumen, Erdi juga mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009 yang menegaskan prinsip kehati-hatian agar jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum secara keliru. Langkah hukum ini dilakukan untuk memastikan terdakwa memperoleh keadilan yang sepatutnya di mata hukum.***









