Giliran Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kampar Diperiksa Kejati Riau

Kamis, 19 November 2020 20:19
Giliran Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kampar Diperiksa Kejati Riau

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemeriksaan saksi dugaan korupsi peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, secara marathon. Jika kemarin, Kadis PUPR Kampar Afdal diperiksa, hari ini Kamis 19 November 2020, Kabid Jalan dan Jembatan yang diperiksa jaksa.

Pantauan di lapangan, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kampar, Rusdi Hanif, tiba di Kantor Kejati Riau sekitar pukul 09.30 WIB. Hingga pukul 15.00 WIB, Rusdi Hanif, belum terlihat turun dari lantai lima Bidang Pidana Khusus.

Advertisement

Selain Rusdi Hanif, PPTK Proyek Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, Imam Gojali, juga terlihat hadir. Namun sekitar pukul 13.30 WIB, Imam Gojali sudah turun dan meninggalkan Kantor Kejati Riau.

Imam Gojali, yang ditemui bertuahpos.com mengaku tidak mengetahui, adanya pinjam bendera dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia juga mengaku tidak mengetahui ada kerugian negara dalam proyek tersebut. “Belum ada penghitungan, setahu saya pekerjaan tersebut sudah selesai,” ujarnya.

Baca: Terkait Postingan Facebook, Ade Armando Minta Maaf ke Muhammadiyah

Sebelumnya, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi, SH MH, kepada wartawan.mengatakan, pada proyek tersebut temuannya tidak sesuai spek.

Terjadinya hal itu, lanjut dia, disebabkan karena pihak-pihak yang menangani proyek itu dinilai tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Seperti, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Atas dugaan kelalaian itu, pekerjaan tetap dibayarkan meski terdapat kekurangan. Selain itu, ada pihak lain yang dinilai terlibat dalam temuan penyimpangan itu. Dia adalah pihak rekanan yang disebut-sebut mengerjakan proyek dengan menggunakan perusahaan lain. Menurut Hilman, hal itu tidak dibenarkan sesuai aturan yang berlaku.

“Itu betul, ada seperti itu (pinjam bendera dalam pengerjaan proyek,red). Kalau dulu pernah kami kenal kuasa direksi (untuk menggunakan perusahan lain). Kalau sekarang harus ke notaris, merubah. Kami menemukan ada kuasa bawah tangan, tapi kontrak tetap ditandantangani direktur perusahan,” beber Hilman. (bpc17)

Berita Terkini

Senin, 30 November 2020 08:01

Upaya Pembunuhan Bung Karno Saat Shalat Id

#BUNGKARNO

Minggu, 29 November 2020 17:32

Timnas U-16 akan Kembali TC di Sleman Desember Nanti

#TIMNAS

Minggu, 29 November 2020 15:12

Hikmah Kekalahan Perang Uhud

#UHUD

Minggu, 29 November 2020 14:01

Masharo Aoki, Pimpinan Pejuang Indonesia Orang Jepang

#PEJUANG

Minggu, 29 November 2020 12:31

Candi Muara Takus Bukti Lemahnya Kepurbakaan Lokal di Riau

#candi #muaratakus #purbakala #situssejarah #sejarahriau

Minggu, 29 November 2020 11:32

Inilah Sempolet, Makanan Khas Melayu Riau

#sempolet #makanankhas #khasmelayu #khasriau

Minggu, 29 November 2020 10:30

Awas! Bank Perlu Waspadai Serangan Cyber di Tengah Pandemi

#berbankan #cybercrime #keuangan