BERTUAHPOS.COM — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melalui Kantor Cabang Perawang, menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum serta menerapkan prinsip ‘zero tolerance to fraud’ menyusul pemberitaan terkait pemberian Kredit Umum, termasuk Kupedes di BRI Unit Koto Gasib dan Unit Lubuk Dalam.
Pemimpin Cabang BRI Perawang, Ivon Septiandri, menjelaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan dan bersikap kooperatif dalam pengungkapan kasus tersebut. Walaupun pihak BRI menjadi korban dengan adanya kejadian kredit fiktif.
“BRI menjadi korban dengan kerugian finansial dan reputasi dalam kasus korupsi kredit fiktif yang dilakukan oleh oknum berinisial EM. Kami mengapresiasi tindakan cepat aparat penegak hukum atas proses penanganan laporan yang telah dilaksanakan secara profesional, transparan,” ujar Ivon Septiandri, Rabu, 10 Juni 2026.
“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BRI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung termasuk ikut aktif dan kooperatif dalam pengungkapan perkara tersebut,” tambahnya.
Dijelaskannya, pihaknya mengapresiasi Aparat Penegak Hukum (APH), dan kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Siak dan saat ini telah masuk dalam persidangan. BRI secara tegas menerapkan Zero Tolerance to Fraud, yang terus digalakkan dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam setiap operasional bisnisnya, BRI senantiasa menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta terus memperkuat komitmen terhadap integritas dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Ivon menegaskan bahwa dalam setiap aktivitas operasional, BRI senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
“Dalam setiap operasional bisnisnya, BRI senantiasa menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta terus memperkuat komitmen terhadap integritas dan kepercayaan publik,” tutupnya.
Dengan komitmen tersebut, BRI memastikan akan terus menjaga transparansi serta integritas dalam menjalankan bisnis, sekaligus mendukung penuh proses hukum yang berlaku.***
