BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan, luasnya perkebunan sawit di Riau dianggap tidak memberi pengaruh terhadap anggaran pemerintah. Hal ini berkaitan dengan jatah dana bagi hasil dari turunan sawit yang selama ini tidak pernah ada rumusan undang-undang mengatur itu.Â
“Oleh sebab itu, jika harga turun, masyarakat Riau yang sengsara karena perekonomian masyarakat sangat bergantung sektor perkebunan. Tapi jika harga sawit naik perusahaan yang untung, jadi daerah dapat apa,” katanya, Kamis, 15 November 2018.Â
Wan mengatakan, kondisinya saat ini memang Riau masuk dalam catatan daerah dengan produksi sawit besar. Namun kebijakan pemerintah pusat terhadap sektor ini dianggap belum sepenuhnya berpihak ke daerah.Â
Dia menambahkan, sejatinya dana dari sawit yang mengalir ke daerah tidak lain hanya sebatas dari bayaran gaji buruh. Selebihnya dana itu masuk ke kantong pemilik modal dan negara melalui BPDPKS.Â
Soal usulan Pemprov Riau bersama dengan daerah penghasil sawit lain di Indonesia agar daerah juga bisa menikmati dana dari sawit sudah lama diusulkan ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum ada realisasi. Selain Riau, Pemda Kalimantan Timur lebih dulu mengusulkan mekanisme ini ke pemerintah pusat, namun hasilnya masih nihil.
“Selain sawit, ada sektor perkebunan lain di Riau dengan nasib sama. Seperti sagu, produksi di Riau tapi pengelolaan pabrikannya di Jawa Timur,” sambungnya. (bpc3)
