BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kementerian Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau mencatat realisasi belanja negara di Riau pada triwulan 1-2021 sebesar Rp7,08 triliun atau 24,41% dari pagu anggaran sebesar Rp29 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Ismed Saputra menjelaskan, sejauh ini kinerja APBN tahun 2021 terkendali dengan defisit yang terjaga. “Selain itu terealisasinya program Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] dianggap memberikan perlindungan sosial dan dunia usaha,” ungkapnya di Pekanbaru, 22 April 2021.
Dia menjelaskan kontribusi realisasi APBN di Provinsi Riau ditopang oleh realisasi belanja pemerintah pusat melalui kementerian lembaga dan realisasi dana transfer daerah serta dana desa.
Untuk belanja kementerian lembaga per 31 Maret 2021 angka realisasi tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 16,18% dari pagu Rp8,16 triliun. Sedangkan untuk realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa, per periode sama terealisasi sebesar Rp5,75 triliun atau 27,64% dari pagu Rp20,83 triliun.
“Dengan demikian realisasi untuk belanja kementerian lembaga mengalami pertumbuhan sebesar 1,33% jika dibandingkan dengan 2020 secara yoy,” ungkapnya.
Ismed melanjutkan, peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa proyek pada tahun anggaran 2020 yang kemudian diluncurkan pada 2021 dan telah rampung pada triwulan I-2021. Dorongan lain, yakni belanja barang mulai membaik karena penyelenggaraan kegiatan berjalan dengan Prokes yang ketat.
Sejauh ini, dijelaskannya, Kabupaten Bengkalis tercatat sebagai daerah di Riau dengan realisasi TKDD paling tinggi sebesar 43,56%. Sedangkan Kabupaten Kuansing tercatat sebagai daerah dengan realisasi terendah yakni 14,69%. “Kami akan terus mendorong kepada kabupaten kota agar memaksimalkan realisasinya,” ujarnya.
Sedangkan untuk realisasi dana desa, per periode sama sudah Rp80,45 miliar atau 5,42%. Di mana Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat sebagai daerah dengan tingkat penyaluran tertinggi yakni 11,83%.
Meski demikian, Ismed mengungkapkan, DJPb juga mencatat ada 4 daerah di Riau yang hingga triwulan I-2021 dengan angka realisasi dana desa 0%, yakni Kampar, Pelalawan, Siak dan Rokan Hilir [Rohil]. (bpc2)
