BERTUAHPOS.COM — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara tegas mewanti-wanti bahwa keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (suku bunga BI) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% akan langsung membebani sektor pembiayaan kredit. Kenaikan ini mungkin menekan daya beli masyarakat melalui cicilan KPR, kendaraan, hingga modal kerja UMKM yang sangat bergantung pada likuiditas perbankan.
“Sektor properti dan otomotif akan paling sensitif karena kenaikan suku bunga BI berpotensi menahan permintaan rumah kelas menengah dan pembelian kendaraan,” kata Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, dikutip dari Bisnis.com, Rabu, 10 Juni 2026.
Ia merinci bahwa industri konstruksi, manufaktur padat modal, serta sektor consumer durable juga akan merasakan dampak signifikan akibat mahalnya biaya dana.
Shinta menjelaskan bahwa kondisi ini akan diteruskan secara bertahap oleh perbankan ke tingkat bunga kredit modal kerja maupun investasi di lapangan. Saat ini, bunga pinjaman dunia usaha sudah berada di kisaran 8-14%, sehingga penambahan beban baru akan memaksa perusahaan melakukan rekalibrasi rencana ekspansi bisnis mereka.
“Perusahaan besar mungkin masih bisa bertahan berkat diversifikasi pendanaan, namun UMKM dan industri bermargin tipis akan sangat terpukul oleh kenaikan cost of fund ini,” ujar Shinta.
Dia menambahkan, kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk menjadi lebih berhati-hati dalam menambah kapasitas produksi, membeli mesin baru, atau merekrut tenaga kerja tambahan.
Di sisi lain, perlambatan konsumsi rumah tangga akibat beratnya beban cicilan juga akan memukul sektor usaha yang mengandalkan permintaan domestik. Apindo menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan momentum pertumbuhan sektor riil yang sedang goyah.
Meski demikian, Apindo memahami langkah bank sentral sebagai upaya penting menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar terhindar dari tekanan inflasi impor yang lebih parah.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana seluruh kebijakan ekonomi nasional berjalan terkoordinasi agar tekanan terhadap sektor riil tidak semakin dalam,” imbuh Shinta.
Kendari demikian, Apindo berharap Pemerintah segera memperkuat langkah mitigasi berupa penurunan biaya logistik, energi, dan perizinan yang selama ini membebani operasional dunia usaha.
Selain itu, perluasan akses pembiayaan alternatif di luar perbankan serta optimalisasi insentif likuiditas menjadi dorongan mendesak untuk menjaga daya tahan tenaga kerja di tengah lonjakan biaya dana.
