BERTUAHPOS — Pemerintah Provinsi Riau mengklaim inflasi sepanjang tahun 2025 masih berada di koridor aman dan sesuai sasaran nasional. Meski demikian, stabilitas harga pangan tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan risiko gejolak harga dapat diminimalkan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan inflasi Riau sepanjang 2025 masih berada pada kisaran aman dan sesuai sasaran nasional. Ia menegaskan pencapaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik dan kebijakan yang tepat sasaran. “Alhamdulillah, pergerakan inflasi kita masih aman,” ujarnya di Pekanbaru.
Pemprov Riau mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan. Salah satunya melalui penguatan BUMD Pangan Riau sebagai instrumen utama pengendali harga dan menjaga pasokan barang kebutuhan pokok.
Pemerintah juga mengoperasikan TOPAN (Toko Pengendalian Inflasi Pangan) sebagai pusat distribusi harga terkendali. Selain itu, TOPLING (Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling) dihadirkan untuk menjangkau wilayah yang rentan mengalami gejolak harga.
Operasi pasar murah menjadi strategi berikutnya. Sepanjang 2025, pemerintah menggelar pasar murah secara intensif di 224 titik untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Di sisi lain, Pemprov Riau memperkuat kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan. Upaya tersebut didukung kontrak farming, penguatan budidaya cabai on-farm, serta kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Syahrial menegaskan seluruh kebijakan pengendalian inflasi disusun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan kondisi riil di lapangan. Pemerintah memastikan setiap langkah tidak bersandar pada asumsi, namun pada data yang terukur.
Memasuki 2026, Pemprov Riau menargetkan inflasi tetap terkendali dengan pasokan pangan yang lebih kuat dan distribusi yang lebih efisien. Pemerintah ingin memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi.
Rilis data BPS yang diumumkan hari ini disebut menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi Riau. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun 2026.
Syahrial menegaskan bahwa seluruh indikator BPS akan menjadi alat navigasi pemerintah dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Riau 2025–2029 agar tetap realistis, terukur, dan berkelanjutan.***
