BERTUAHPOS — Ekonom Universitas Riau, Dahlan Tampobolon, menyatakan bahwa pendorong utama ekonomi Riau berasal dari konsumsi rumah tangga dan ekspor. Karena itu, kondisi ekonomi global jauh lebih menentukan arah pertumbuhan Riau dibanding kebijakan fiskal nasional.
Menurutnya, ketika ekonomi dunia tumbuh cepat, perekonomian Riau ikut meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak memberi pengaruh besar terhadap performa ekonomi daerah.
“Kenaikan APBN tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap APBD. Perubahan belanja pusat lebih banyak diarahkan ke program prioritas presiden seperti MBG,” ujar Dahlan dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin, 8 Desember 2025.
Ia merujuk laporan BPS terbaru yang menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah—baik APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota—sangat kecil dalam struktur PDRB Riau. Belanja pemerintah, katanya, hanya menjaga operasional birokrasi, bukan menjadi motor penggerak pertumbuhan.
Dahlan menyebut pertumbuhan negara besar seperti Tiongkok dan India justru lebih memengaruhi ekonomi Riau karena keterkaitan aktivitas ekspor.
Pada 2016, misalnya, 63% penerimaan daerah bersumber dari PAD. Transfer pusat terus menurun, sehingga meski rasio kemandirian meningkat, nilai anggaran tetap kecil.
“Kita mandiri, tapi dananya minim,” jelasnya.
Di sisi sektoral, industri pengolahan dan migas menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sekitar 31% terhadap PDRB. Pemerintah pusat menilai Riau telah memasuki fase industrialisasi.
Namun Dahlan menilai struktur industri masih mirip era VOC karena tetap bertumpu pada agrobisnis, terutama sawit.
Perbedaannya hanya pada proses pengolahan CPO yang kini lebih modern, meski produk turunan seperti minyak goreng tetap diproduksi di luar daerah, misalnya di Tangerang.
Untuk sektor pertanian, Riau memiliki NTP tertinggi di Sumatera, tetapi kenaikan itu didorong oleh subsektor perkebunan. NTP pangan dan perikanan masih rendah.
Ia menyinggung wacana sawit sebagai tanaman pangan karena menjadi bahan minyak goreng. Bila itu terjadi, Riau bisa dianggap mandiri pangan.
Namun saat ini, kemampuan pemenuhan pangan lokal baru mencapai 27%. “Minyak gorengnya ada, tapi berasnya tidak ada,” katanya.
Ia menilai potensi ekonomi Riau masih bertumpu pada industri dasar sehingga belum menghasilkan produk turunan bernilai tambah tinggi seperti kosmetik atau teknologi komunikasi.
Dahlan kemudian menyoroti persoalan fiskal sawit. Saat CPO diekspor, pemerintah pusat tidak membedakan asal kebun—baik dari lahan resmi, lahan gambut, hutan, kebun plasma, hingga perkebunan ilegal.
Semua dikenai pajak ekspor yang sama. Namun ketika kembali ke daerah dalam bentuk bagi hasil, barulah ditanyakan asal lahannya.
Kondisi ini membuat banyak lahan tidak dihitung sebagai dasar pembagian dan daerah kehilangan potensi pendapatan. “Ini menciptakan ketimpangan fiskal yang merugikan daerah,” tegasnya.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memperoleh bagi hasil cukai tembakau, padahal produk tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan.
Sementara sawit—komoditas strategis nasional—tidak memperoleh skema bagi hasil serupa. “Ini menunjukkan kelemahan daerah dalam memperjuangkan regulasi di tingkat nasional,” ujarnya.
Terkait proyeksi 2026, Dahlan menjelaskan bahwa data BPS Triwulan III menunjukkan ekonomi Riau tumbuh cukup tinggi.
Namun pola historis menunjukkan bahwa Triwulan III selalu menjadi puncak pertumbuhan, lalu melambat kembali pada Triwulan IV dan Triwulan I.
“Tahun politik dan pergantian kepala daerah turut memperlambat realisasi belanja pemerintah,” kata Dahlan Tampubolon.
Meski demikian, ia optimistis belanja daerah pada 2026 akan lebih lancar setelah masa transisi pemerintahan berjalan satu tahun penuh. Kondisi itu diharapkan memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi.
Dahlan juga menanggapi kebijakan pemerintah pusat terkait dana Rp268 triliun yang bersifat moneter. Ia menilai perbankan membutuhkan waktu menyalurkan dana tersebut. Jika tidak segera ditarik, dana itu berpotensi menjadi stimulus ekonomi nasional, termasuk di Riau.
Beberapa bank daerah berharap bunga murah 2% dapat dialirkan melalui BPD agar dapat menjangkau pelaku usaha kecil di daerah.
Menurut Dahlan, jangkauan bank daerah lebih luas dibanding bank nasional sehingga kredit murah bisa lebih merata. “Ini peluang agar UMKM mendapatkan pembiayaan yang lebih terjangkau,” ujarnya.***
