BERTUAHPOS — Kesepakatan dagang terbaru antara China dan Amerika Serikat (AS) memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah perdagangan global — di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global semakin kompleks.
Presiden AS Donald Trump menerapkan kebijakan tarif yang justru membuka ruang manuver baru bagi Indonesia di panggung global, kata Managing Director Paramadina Public Policy, Ahmad Khoirul Umam.
Dalam diskusi publik yang digelar Paramadina Public Policy, Paramadina Graduate School of Diplomacy, dan Forum Sinologi Indonesia, para pembicara membahas strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini.
Situasi ini memang menghadirkan tantangan besar, tetapi sekaligus membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomatik dan ekonominya.
“Kebijakan tarif Trump justru memberi Indonesia momentum positif, meskipun tetap diiringi berbagai tantangan serius,” ujar Umam.
“Negara-negara dengan karakter ekspor serupa kini menjadi pesaing ketat, sehingga Indonesia harus cermat dalam menyusun strategi perdagangan,” lanjutnya.
Hubungan antarnegara mengalami dinamika baru, terutama di kawasan Asia Timur. China, Jepang, dan Korea Selatan — yang sebelumnya jarang duduk bersama dalam satu forum — kini mulai serius merumuskan masa depan kawasan secara kolektif.
Di Eropa, sejumlah negara juga mulai bersikap lebih kritis terhadap pola hubungan mereka dengan Amerika Serikat.
“Ini memang membuka peluang, tapi sekaligus memunculkan ketidakpastian di bidang ekonomi, politik, dan geopolitik. Karena itu saya menyebutnya ‘berkah dalam tanda kutip’,” tambahnya.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai Indonesia secara prinsip tetap bersikap netral dalam konflik perdagangan global. Namun, realitas di lapangan menunjukkan orientasi Indonesia mulai bergeser ke arah Tiongkok.
Menurutnya, pergeseran ini terjadi karena Tiongkok menawarkan kemudahan dalam hubungan dagang dan berhasil membangun kepercayaan yang semakin kuat dari Indonesia.
“Berbisnis dengan Cina sekarang makin mudah daripada berbisnis dengan AS. Pada saat yang sama, kepercayaan kepada Cina pun kini semakin meningkat” ujar Wijayanto.
Meski orientasi Indonesia mulai bergeser ke Tiongkok, Amerika Serikat tetap memegang peran penting dalam hubungan ekonomi Indonesia. Wijayanto mencatat, pada 2024 nilai perdagangan Indonesia-AS mencapai USD 35,8 miliar.
Angka itu memang lebih kecil dibanding perdagangan Indonesia-China yang mencapai 136,2 miliar dolar AS. Namun, Indonesia justru mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar USD16,8 miliar — setara 45% dari total surplus perdagangan luar negeri Indonesia tahun itu.
Sebaliknya, Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar USD11,4 miliar dengan China. Namun menurut Wijayanto, defisit ini terkompensasi oleh aliran investasi langsung dari China ke Indonesia.
“Meski kita defisit dalam perdagangan dengan China, negara itu menanamkan kembali dananya dalam bentuk investasi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional,” jelasnya.
“Kita tidak bisa bergantung hanya pada satu pihak. Indonesia harus menerapkan strategi multi-poros dan menjaga keseimbangan hubungan dagang untuk menghadapi era perang dagang global saat ini,” tegasnya.
Tarif Ringan dari AS Perkuat Posisi Indonesia di Perdagangan Global
Fithra Faisal Hastiadi, Staf Ahli dan Juru Bicara Ekonomi Kantor Komunikasi Presiden, menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga menjadi acuan atau trendsetter bagi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dengan negara lain seperti Filipina, Jepang, Uni Eropa, dan Korea Selatan.
“Kesepakatan ini membuktikan bahwa AS menganggap Indonesia sebagai mitra dagang strategis. Ini bukan sekadar soal tarif, tapi juga soal posisi dan kepercayaan Indonesia dalam arsitektur perdagangan global,” ujar Fithra.
Ia menjelaskan bahwa tarif yang berhasil dinegosiasikan sebesar 15% hingga 20% merupakan skenario ideal dan mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia.
“Kesepakatan kemarin adalah the best deal. Kalau negara lain bisa mendapatkan tarif 15%, kita punya peluang untuk menegosiasikan ulang agar mendapat perlakuan serupa atau bahkan lebih baik,” tambahnya.
Fithra juga menyebut bahwa tarif yang diterima Indonesia jauh lebih baik dibanding negara pesaing di kawasan, seperti Vietnam yang dikenai tarif 20%. Hal ini menunjukkan bahwa AS menilai Indonesia lebih unggul dan lebih bisa dipercaya dalam hubungan dagang bilateral.
Pemerintah Indonesia juga tengah mengupayakan keringanan tarif hingga 0% untuk sejumlah produk yang tidak bersaing langsung dengan barang produksi dalam negeri AS, seperti nikel, kayu manis, rempah-rempah, mineral kritis, produk agrikultur, kopi, kakao, dan minyak kelapa mentah.
“Jika berhasil, kesepakatan ini akan memberi dampak langsung bagi pelaku usaha nasional dan membawa manfaat nyata bagi rakyat kedua negara. Karena tarif rendah ini bukan hanya menguntungkan Indonesia, tapi juga memberi nilai tambah bagi konsumen dan industri di Amerika Serikat,” tutupnya.
Risiko Diplomasi Dagang Tetap Perlu Diwaspadai
Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekonomi Internasional (AEI), Lily Yan Ing, menilai kesepakatan tarif yang diumumkan pada awal Juli 2025 justru bisa memicu dilema diplomasi dagang bagi Indonesia.
Ia menyoroti langkah Indonesia yang memberikan perlakuan tarif khusus kepada Amerika Serikat sebagai keputusan yang dapat menimbulkan kecurigaan dari mitra dagang lainnya.
“Negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, dan mitra dagang lain bisa mempertanyakan mengapa Indonesia hanya memberi perlakuan khusus kepada AS. Ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi posisi tawar Indonesia ke depan,” ujarnya.
Lily mendorong pemerintah segera menegosiasikan ulang kesepakatan tarif tersebut dengan tetap mengacu pada prinsip hukum internasional dan asas saling menghormati antarnegara.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan kredibilitas Indonesia di mata mitra global. Terkait hubungan dagang dengan China, Lily mengingatkan bahwa negara tersebut juga menghadapi masalah struktural yang tidak bisa diabaikan.
“China menghadapi dua persoalan utama: kelebihan kapasitas produksi (overcapacity) dan subsidi berlebih di sektor industrinya,” tegasnya.
Lily juga menekankan pentingnya Indonesia mengoptimalkan berbagai perjanjian regional yang sudah dimiliki, seperti ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Ia menilai, pemanfaatan maksimal dari perjanjian tersebut bisa memperkuat daya saing Indonesia di tengah memanasnya ketegangan dagang global.
Tak hanya itu, Lily juga menyoroti potensi strategis keanggotaan Indonesia di forum ekonomi BRICS.
Menurutnya, BRICS bisa menjadi alat tambahan yang memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi multilateral yang lebih luas, adil, dan seimbang.
Sikap Netral – Aktif Indonesia Terlihat Cerdas tapi Penuh Risiko
Johanes Herijanto, Dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH sekaligus Ketua Forum Sinologi Indonesia, menegaskan dalam pernyataan penutupnya bahwa sejak kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing pada akhir 2024 dan pernyataan bersama dengan Presiden Xi Jinping, banyak pihak — baik di dalam negeri maupun internasional — berspekulasi bahwa Indonesia makin condong ke arah China.
Namun, ia menilai kesepakatan dagang terbaru antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden AS, Donald Trump, justru menunjukkan bahwa Indonesia juga serius memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, sekaligus menegaskan komitmennya untuk tetap netral.
“Kesepakatan ini membuktikan bahwa Indonesia tidak berpihak pada satu kekuatan besar dunia saja. Justru sebaliknya, Indonesia menerapkan strategi aktif dengan menjalin hubungan konstruktif dengan semua kekuatan global demi kepentingan nasional,” ujar Johanes.
Johanes mengutip pandangan ekonom ternama asal Malaysia, Prof. Woo Wing Thye, yang menilai langkah Indonesia merangkul kekuatan global — termasuk Cina dan Amerika Serikat — sebagai strategi cerdas untuk menggalang dukungan internasional bagi agenda pembangunan nasional.
Namun, Johanes mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap potensi konsekuensi dari kesepakatan tersebut, terutama dari pihak China. Ia menyoroti dua hal penting yang perlu dicermati.
Pertama, Cina kemungkinan akan menuntut pelonggaran hambatan perdagangan agar produk-produknya lebih mudah masuk ke pasar Indonesia, yang berisiko memperbesar dominasi produk China di dalam negeri; Kedua, Cina bisa saja menekan agar mendapat porsi lebih besar dalam proyek-proyek strategis nasional, khususnya di sektor infrastruktur.
“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengevaluasi keterlibatan China di proyek-proyek besar. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu seperti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang mengalami pembengkakan anggaran dan menambah beban utang jangka panjang,” tegas Johanes.
Ia juga menekankan bahwa menjaga keseimbangan hubungan luar negeri bukan sekadar soal simbol diplomasi, tetapi menyangkut keputusan ekonomi yang berdampak langsung pada masa depan fiskal dan kedaulatan pembangunan nasional.***
