BERTUAHPOS.COM — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespon sebuah postingan yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo disejajarkan dengan Soeharto. Foto ini diposting oleh YLBHI. Lantas bagaimana respon Ngabalin?
Dia mengatakan pada dasarnya menghormati setiap kritik yang disampaikan ke pemerintah. “Tentu saja semua kritik itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk mengevaluasi,” kata Ngabalin.
“Tidak saja pada Pak Jokowi, tapi pada pemerintahan ini atau mungkin pada pola pengamanan apa yang terjadi karena patokannya pada Wadas kemarin kan,” ujar Ngabalin kepada wartawan.
Perihal foto Jokowi disejajarkan dengan Soeharto, Ngabalin mengatakan setiap pemimpin mempunyai masanya sendiri. Ngabalin juga berbicara mengenai keunggulan masa pemerintahan Jokowi.
“Pertanyaannya sekarang apakah masa pemerintahan Soeharto itu jelek, atau apakah semua yang dilanjukan oleh Presiden Joko Widodo tidak punya nilai, tidak punya value?”.
“Sejak kapan kita tahu yang namanya MRT? nanti baru ada pada zaman Presiden Joko Widodo. Sejak kapan? Sejak presiden siapa yang membagi-bagi itu akta tanah kepada masyarakat secara cuma-cuma?”
“…pada masa pemerintahan siapa, reformasi agraria itu berlangsung. Pada periode siapa sih, MotoGP itu yang menjadi kebanggaan dunia, itu ada di Indonesia,” ujar Ngabalin.
Sebelumnya, YLBHI mem-posting foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejajar dengan Presiden ke-2 RI Soeharto karena pemerintahan saat ini dinilai sama dengan era Orde Baru.
YLBHI mengunggah foto Soeharto sejajar dengan Jokowi dengan dibubuhi tulisan 10 persamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru.
Selain itu, foto tersebut juga dibubuhi tulisan mosi tidak percaya. “Itu buatan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya,” kata Ketua YLBHI, M Isnur kepada wartawan.
Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba:
- Mengutamakan pembangunan fisik dan serba “dari atas” ke “bawah” untuk kejar target politik minus demokrasi.
- Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis.
- Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.
- Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah.
- Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
- Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dg cara perampasan & perusakan lingkungan.
- Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko.
- Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh.
- Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap.
- Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.
Foto Jokowi sejajar dengan Soeharto itu, kata Isnur, aslinya dibuat oleh Fraksi Rakyat Indonesia. Sementara YLBHI hanya mem-posting ulang dan menyebarkan.
“Tapi YLBHI sebelumnya pernah mengadakan launching laporan tanda-tanda otoritarian pemerintahan Jokowi. Kami juga menemukan tanda-tanda di mana pemerintahan Jokowi ini mengarah pada otoritarian,” ujarnya. (bpc2)
