Presiden Tekan Kepala Daerah Soal Realisasi Bansos, Ini Respon Syamsuar

Rabu, 21 Juli 2021 12:10
Presiden Tekan Kepala Daerah Soal Realisasi Bansos, Ini Respon Syamsuar
Gubernur Riau Syamsuar (Istimewa/Diskominfotik Riau)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar menyatakan akan menggesa bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi, mengingat angka realisasi sejauh ini masih sangat rendah.

Desakan ini datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat penanganan covid-19 nasional secara virtual. Jokowi mengatakan dengan angka realisasi Bansos yang masih rendah, para kepala daerah diminta untuk secepat mungkin gesa realisasi.

“Sesuai dengan arahan Presiden, nantinya kita akan menggesa memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Baik bantuan sosial berupa beras, maupun bantuan sosial berupa uang tunai dan juga bantuan-bantuan keuangan bagi pelaku usaha ekonomi,” sebut Gubri. 

Syamsuar pun menjamin bahwa data masyarakat penerima manfaat Bansos di Riau sudah disinkronkan dengan data yang ada di setiap kabupaten/kota. Sebab data tersebut memang bersumber dari kabupaten/kota.

Baca: Warga Kecamatan Tualang Tak Perlu Lagi Datang ke Kantor Disdukcapil untuk Merekam dan Cetak e-KTP

BACA JUGA:  Asal Usul Kota Kuantan di Malaysia

Sejauh ini, Syamsuar masih berbicara soal bantuan sosial ke masyarakat dalam bentuk penyaluran beras. “Kalaupun ada kekurangan dan kelebihan dari jumlah data yang ada, kami telah siapkan cadangan beras 100 ton,” tuturnya. 

“Jadi cadangan beras yang diberikan 100 ton kepada kabupaten/kota dan Provinsi Riau ini bisa dipergunakan jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan beras,” tukasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan data angka realisasi bantuan sosial di daerah yang masih tergolong sangat rendah. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat penanganan covid-19 nasional yang dilaksanakan secara virtual, pada Senin, 19 Juli 2021.

“Ingat Pak Gubernur, rata – rata angka realisasi bantuan sosial di daerah masih di bawah 20%. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tutur Jokowi.

Dia menambahkan, ada 4 skema bantuan sosial dan belanja daerah di mana angka realisasinya menurut data yang diterima Jokowi, masih sangat rendah. Realisasi bantuan sosial ini berkaitan dengan bantuan UMKM, Bansos Dana Desa, dan bantuan Perlindungan Sosial.

Untuk bantuan UMKM, kata Presiden, hingga saat ini baru terpakai Rp2,3 triliun dari total dana yang tersedia yakni sebanyak Rp13,3 triliun.

Selanjutnya untuk dana Perlindungan Sosial berjumlah Rp12,1 triliun yang terealisasi hanya Rp2,3 triliun. Selanjutnya BLT Desa, dari total dana yang disediakan sebanyak Rp28 triliun, baru terealisasi Rp5,6 triliun. “Rata – rata masih di bawah 20%,” tutur Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada setiap gubernur di masing – masing provinsi agar mempercepat angka realisasi. “Kondisi kita sekarang seperti ini, Pak. Jadi tolong lakukan percepatan realisasi. Sebab dana – dana ini dinantikan oleh masyarakat,” tuturnya.

Untuk diketahui, di Riau, rapat penganan covid-19 nasional ini juga diikuti oleh Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, beserta Forkopimda Provinsi Riau. (bpc2)

Berita Terkini

Jumat, 30 Juli 2021 18:13

Nelayan di Rohil Dapat Bantuan 30 Unit Rumah Panggung

Nelayan, Rohil

Jumat, 30 Juli 2021 17:05

Gubri Sebut Rumah Oksigen Bisa Tampung 200 Pasien Covid-19

Rumah Oksigen Riau

Jumat, 30 Juli 2021 16:03

Ha? Ada Tsunami di Indonesia Hari Ini?

Tsunami Indonesia

Jumat, 30 Juli 2021 15:30

Jokowi: Jangankan Lockdown, Semi Lockdown Saja Sudah Menjerit

Indonesia, Lockdown

Jumat, 30 Juli 2021 15:02

PPKM Level 4 di Pekanbaru Malah Bikin Warga Berkerumun di Tengah Jalan

PPKM Level 4 Pekanbaru

Jumat, 30 Juli 2021 14:15

Video: Pemprov Riau Diminta Segera Serahkan Draf APBD-P 2021

APBD-P Riau 2021

Jumat, 30 Juli 2021 13:30

Daerah Harusnya Bisa Gesa Realisasi Perlinsos dengan PMK Ini

PMK Perlinsos

Jumat, 30 Juli 2021 13:14

Hitung-Hitung Amalan Selama di Dunia

Islampedia

Jumat, 30 Juli 2021 12:36

Wagubri: Jaminan Kesehatan Adalah Hak Pekerja

Jaminan Kesehatan Pekerja