BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris menilai bahwa pandemi covid-19 tak serta merta bisa dijadikan alasan untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan dekrit perpanjangan masa jabatan Presiden.
Dia pun mengatakan bahwa permintaan yang diajukan oleh politisi Gerindra Arief Puyuono itu merupakan hal yang tak logis.
Aidil menilai, ini bisa saja sebuah wacana yang sengaja digulirkan untuk mempengaruhi opini publik. Namun faktanya tidak seperti itu, dengan kata lain alasan Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk Jokowi mengeluarkan dekrit perpanjangan masa jabatan.
“Sebenarnya tak ada alasan untuk itu (dekrit), buktinya pemilu Amerika Serikat lancar – lancar aja di tengah pandemi. Kalau itu (Covid-19) dijadikan alasan, ya tidak substansi juga,” katanya.
Dia menambahkan, bahwa pemerintah dan semua para elit politik harus sadar kalau model demokrasi Indonesia seutuhnya mengedepankan hak – hak rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika hal – hal seperti ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan konsep dasar berdemokrasi itu “sengaja” diubah oleh kelompok – kelompok tertentu.
“(Dekrit perpanjangan masa jabatan Presiden) sama saja dengan demokrasi kita sudah dinodai,” sambungnya.
Sebelumnya, politisi Gerindra Arief Puyuono meminta Jokowi mengeluarkan dekrit presiden untuk memperpanjang masa jabatan presiden selama tiga tahun. Alasannya, kondisi Covid-19 di Indonesia sudah genting. Menurut dia, jika diadakan pilpres pada 2024, malah akan membuat situasi semakin gawat.
Karena itu, dia mengusulkan agar presiden Jokowi segera mengeluarkan dekrit presiden agar jabatannya presiden diperpanjang 3 tahun. Begitu juga dengan masa jabatan DPR.
“Kita tidak tahu kapan Covid-9 ini berakhir, tahun 2024 ini sangat dekat bisa saja masa jabatan Jokowi ditambah 3 tahun lagi. Atau masa jabatan anggota DPR juga bertambah. Kan bisa? dalam keadaan darurat?,” ujar Arief Puyuono, dikutip dari Rmol.id, Kamis 24 Juni 2021.
Arief Puyuono juga mengatakan pilpres 2024 berpotensi memperparah keadaan negara akibat Covid-19. Pertama, karena pilpres menghabiskan banyak anggaran negara, sehingga membuat keuangan negara semakin menipis.
Kedua, adanya kampanye pilpres malah akan mengumpulkan banyak orang, sehingga berpotensi memperparah penyebaran Covid-19. “Duit bisa untuk menyelamatkan rakyat karena terdampak Covid-19. Untuk nangani Covid-19,” kata dia. (bpc3)
