BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar meminta para direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau sekiranya dapat menindaklanjuti arakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tercipta BUMD yang sehat dengan memperbaiki kinerja.
Menanggapi hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) terkait penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD yang diselenggarakan oleh KPK dan Kemendagri itu, secara tidak langsung Syamsuar membenarkan bahwa masih banyak BUMD di Riau yang tidak sehat.
“Terhadap hal-hal standar pengawasan ini wajib kita laksanakan. Kita perbaikilah yang tidak bagus. Kita harus berhati-hati bagaimana pendapatan daerah kita bertambah (melalui BUMD),” tutupnya.
Dalam pertemuan virtual itu, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan bahwa pendirian BUMN atau BUMD dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dan negara. Selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan negara melalui dividen.
Alexander berharap keberadaan BUMD ini memperoleh untung bagi suatu daerah. Jika BUMD tidak jelas kontribusinya terhadap penerimaan daerah dan negara, sebaiknya Pemda tidak mempertahankan keberlangsungan BUMD tersebut.
“Tak masalah BUMD-nya sedikit, tapi sehat dan kuat secara keuangan dan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan maupun penerimaan daerah. Tolong ini menjadi perhatian dari para kepala daerah. Secepatnya dipetakan BUMD mana yang sehat atau kalau ada yang mengalami kerugian masih bisa diperbaiki kalau masih ada yang sakit bisa diobati, kalau sudah tidak bisa diapakan (diperbaiki) bubarkan saja, tidak usah ragu,” ucapnya.***
