BERTUAHPOS.COM — Kinerja tiga tahun Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terkait pelayanan publik dikritik oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW menilai Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tidak bisa memanfaatkan periode kedua kepemimpinan Presiden untuk dimanfaatkan maksimal dalam pelayanan publik setelah bekerja tiga tahun.
“Dalam tiga tahun ini Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf belum mampu menjawab secara efektif persoalan mendasar di pelayanan publik. Masalah utamanya birokrasi dan efektivitas penegakkan hukum,” kata Peneliti ICW Almas Syafrina dalam konferensinya dikutip Senin, 14 November 2022.
Dia menambahkan, ICW menemukan buruknya pelayanan publik terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. ICW menuntut Pemerintah guna memperbaiki pelayanan publik agar jauh dari pungli dan cepat.
Dijelaskan, mindset (ASN) melayani, bukan dilayani. Namun fakta dan realitanya banyak laporan yang bukan rahasia di sektor pendidikan, kesehatan, perizinan di mana tunjukkan masih ada pungli, proses izin berbelit-belit.
Dengan kondisi ini, ICW menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi belum terealisasi sesuai target yang sudah ditetapkan Pemerintah. ICW tak ingin reformasi birokrasi sekedar angan semu di setiap Presiden.
“Ini perlu terus dituntut karena ada goals besar di 2025 yaitu tata kelola pemerintah kelas dunia. Jangan dijadikan janji langganan Presiden saja tapi realisasinya macet,” ucap Almas.
Selain itu, ICW juga menyayangkan praktek jual beli jabatan masih menjadi praktek buruk di lingkungan Pemerintah. Bahkan, kehadiran Komisi ASN menurut ICW belum efektif dalam mengatasi masalah itu.
“Masih berharap akselerasi transformasi ASN tapi belum terjadi, masalah jual beli jabatan walau sudah ada KASN perannya harus maksimal. Ini masih jadi PR yang banyak muncul,” tegas Almas.***
