BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar meluruskan isu soal rencana pembangunan Roro Dumai-Malaka yang dikabarkan batal. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi ulang oleh Bertuahpos.com di Grand Central Hotel, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, 27 Oktober 2022.
Syamsuar menegaskan bahwa informasinya tidak seperti itu. “Siapa yang bilang batal?,” tanyanya. Dia kemudian menegaskan bahwa sudah ada pertemuan antara Pemerintah Malaysia dengan Pemerintah Indonesia melalui kementerian kertakit untuk membahas kelanjutan soal Roro Dumai-Malaka.
“Perwakilan Kementerian Pengangkutan Malaysia sudah ke Dumai, mereka sudah bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Perhubungan RI, bahkan dari Kementerian PU mereka juga sudah datang bertemu dengan Dishub Riau, juga membahas soal Roro Dumai-Malaka di Dumai,” ujar Syamsuar.
“Dari hasil pertemuan itu, tak ada disebut dibatalkan. Sebab pemerintah kita pun sudah menyiapkan anggaran. Tapi memang tahun depan baru mulai dibangun fasilitas pendukungnya,” ujarnya.
Sebelumnya, dikabarkan kalau Pemerintah Malaysia minim perhatian kepada rencana Roro Dumai-Malaka, sehingga program Roro Dumai – Melaka ini diperkirakan akan semakin tidak jelas kapan bisa dioperasionalkan.
Gubri menegaskan, karena tidak adanya dukungan dari pemerintah malaysia, maka kemungkinan Roro Dumai – Melaka ini masih belum jelas kapan bisa dioperasionalkan. Meskipun dari pemerintah Indonesia sudah siap baik dari sisi anggaran maupun persiapan.
“Jadi bukan karena pemerintahan kita yang tidak mendukung, kita siap anggaran, beberapa kali saya rapat, kita semua siap membangun Roro Dumai – Melaka. Tapi dari pemerintah malaysia, pemerintah kerajaannya tidak setuju dengan Melaka,” ujarnya.
Gubri mengungkapkan sistem politik dan pemerintahan malaysia sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia.
“Disana (Malaysia) berubah saja politiknya, berubah semuanya. Kalau di Indonesia tidak seperti itu, siapapun pemimpinya itu satu sistem, mulai dari pusat sampai ke daerah, ke kecamatan dan desa-desa, di sana (Malaysia) tidak. Makanya kalau berubah sistem politiknya, berubah pemimpinya, berubah juga kebijakannya,” katanya.***
